PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalimantan Tengah, Shalahuddin, bersama Kepala Bidang Bina Marga, sejumlah jajaran PUPR hingga Kepala Satuan Kerja Balai Jalan, Kementrian PUPR, melakukan peninjauan dan survey lokasi banjir di ruas jalan Bukit Rawi, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.
Wilayah ini sendiri kerap kali menjadi langganan banjir bila memasuki musim hujan dan mengakibatkan volume air naik sehingga jalan tersebut susah dilewati oleh pengendara yang melintas di jalan tersebut. Shalahuddin bersama tim meninjau langsunng ruas jalan yang tergenang banjir hingga ke jembatan layang yang saat ini sedang dalam proses pengerjaan.
“Kami melakukan monitoring dan survey mengenai ruas jalan yang tergenang banjir di Bukit Rawi, sekaligus melakukan upaya penanganan oleh tim untuk membantu pengendara melintas dan mencegah potensi kerawanan di jalan,” ucap Shalahuddin, sembari mengitari ruas jalan yang terendam banjir, Senin 4 Mei 2020.
Lebih lanjut Shalahuddin menyebut ruas jalan yang terendam banjir di wilayah Bukit Rawi sekitar 3,1 kilometer, dan saat ini sudah tertangani sepanjang 800 meter. Sementara untuk sisanya sepanjang 2,1 kilometer akan secara bertahap dilakukan upaya penanganan.
“Untuk pengerjaan dan anggaran menggunakan APBN sistem multiyears dengan dana Rp 221 Miliar di tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022. Saat ini terus dilakukan upaya upaya penanganan agar mempercepat perbaikan sehingga masyarakat dapat melintas dengan nyaman seperti halnya jembatan layang di wilayah Kotawaringin Lama, Pangkalan Bun, yang menghubungkan empat kabupaten lainya. Kami terus lakukan monitoring di wilayah Bukit Rawi ini, untuk dapat dilakukan evaluasi dalam upaya penanganan,” jelas Shalahuddin.
Terkait pembebasan lahan, Shalahuddin mengatakan Pemprov juga terus berupaya membantu dalam penanganan pembebasan lahan untuk masyarakat di wilayah Bukit Rawi tersebut.
“Untuk Pembebasan lahan juga dibantu dari dana Provinsi Kalteng, dengan total untuk ganti rugi tanah dan tanam tumbuh sekitar Rp1,8 miliar, dimana warga sudah setuju dan masih proses pembayaran berjalan,” pungkas Shalahuddin.
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post