KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gumas terus melanjutkan program prioritas tiga smart yakni smart agro, smart tourism dan smart human resources. Pada smart agro, berbagai upaya sudah dilakukan, salah satunya adalah peningkatan jumlah petani.
”Dari data sistem informasi penyuluhan pertanian (simluhtan), jumlah petani di tahun 2022 yakni 166 orang dan meningkat menjadi 248 orang di tahun 2023,” kata Wakil Bupati Gumas Efrensia LP Umbing, Selasa, 23 April 2024.
Dia menuturkan, pemkab juga melakukan pembinaan untuk semangat petani, seperti pembinaan petani cabai rawit Desa Tumbang Sepan, petani padi sawah di Kecamatan Tewah, petani pekarangan pangan lestari di Kelurahan Kampuri, Desa Tampelas, Teluk Nyatu, Rangan Dahian Tambuk dan Rangan Tate.
”Kami juga membina petani holtikultura pada Desa Fajar Harapan, Kecamatan Manuhing, petani melon di demplot peternakan, Desa Tumbang Tambirah, dan petani kopi Desa Tumbang Jutuh,” terangnya.
Terkait program smart tourism, pemkab melalui disbudpar setempat mulai memfokuskan pembenahan objek wisata, seperti objek wisata Air Terjun Batu Mahasur yang menggunakan DBH DR di tahun 2023 Rp 3 miliar, melalui dinas lingkungan hidup, kehutanan dan perhubungan untuk pembiayaan RTH Batu Mahasur.
”Pembenahan mencakp penataan halaman dan fisik bangunan, seperti pos retribusi, tempat kuliner, dan lainnya. Ini berdampak positif untuk PAD tahun 2024 dari target Rp70 juta dan terealisasi sampai Bulan April Rp 59,4 juta dengan pencapaian 85 persen,” jelasnya.
Dia mengatakan, pembenahan objek wisata memberikan dampak positif dan menjadi daya tarik untuk menaikan minat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Gumas. Berdasarkan data tingkat kunjungan wisatawan tahun 2023 sebanyak 25.809 wisatawan domestik dan 34 orang wisatawan mancanegara.
”Kami berharap akan meningkat di tahun 2024. Terhitung mulai Bulan Januari hingga April, jumlah wisatawan pengunjung khususnya wisatawan domestik terdata sebanyak 14.871 orang,” tuturnya.
Terkait program smart human resources, sejak tahun 2019-2024, penanganan infrastruktur pendidikan dilakukan bertahap dengan melaksanakan identifikasi setiap tahun terkait analisa kerusakan bangunan, yang disesuaikan data pokok pendidikan terkait sarana dan prasarana di sekolah.
”Penanganan sarana prasarana terutama bangunan sekolah yang sudah tidak memadai dilakukan bertahap dan memperhatikan skala prioritas berdasarkan ketersediaan anggaran. Skala prioritas itu adalah bangunan yang sudah sangat tidak layak dipakai untuk proses belajar mengajar, sehingga perlu penanganan segera,” tandasnya.
(sid/matakalteng)
Discussion about this post