KUALA KURUN – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Luis Eveli melakukan pembubuhan pertama tanda tera tahun 2020. Ini sebagai tanda dimulainya pelayanan tera dan tera ulang untuk 12 kecamatan di Kabupaten Gumas.
“Dimulainya layanan tera dan tera ulang pada Unit Metrologi Legal Kabupaten Gumas ini, untuk memastikan kebenaran hasil pengukuran alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP), yang digunakan pelaku usaha untuk kegiatan usaha atau berniaga,” ucap Luis Eveli, Selasa 25 Februari 2020.
Dia menuturkan, layanan tera dan tera ulang dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, sehingga tujuan dari Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, dan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni memberikan kepuasan kepada pembeli dapat tercapai.
“Jadi yang akan kami lakukan tera dan tera ulang adalah semua alat ukuran, timbangan, takaran, dan meteran yang digunakan sebagai dasar transaksi perdagangan. Setelah diketahui kebenaran hasil pada UTTP itu, maka akan ditandai dengan pembubuhan cap tanda tera,” ujarnya.
Dia mengakui, layanan tera dan tera ulang akan dilakukan diluar dan didalam Kantor Disperindag. Untuk diluar kantor, pihaknya akan menyambangi seluruh pasar, SPBU, Rumah Sakit (RS), dan perusahaan. Sedangkan didalam kantor, para pelaku usaha bisa berpartisipasi mengantarkan alat mereka.
“Semua akan kita sasar, dan melakukan sidang tera dan tera ulang ditempat. Apabila alat UTTP tidak sesuai ketentuan, maka akan diterapkan sanksi bagi pemiliknya tersebut. Bagi yang sudah melakukan tera, wajib melakukan tera ulang setahun setelahnya,” ujar dia.
Dia mengatakan, hadirnya layanan tera dan tera ulang ini merupakan bentuk komitmen untuk memberikan perlindungan konsumen, hak masyarakat, dan mewujudkan Kabupaten Gumas sebagai daerah tertib ukur. Agar berjalan optimal, pihaknya akan gencar sosialisasi dengan sasaran pemilik UTTP yang ada di pasar dan para pengusaha.
“Tujuan kami agar masyarakat tidak dirugikan. Yang efek berikutnya kita bisa mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari layanan tera dan tera ulang,” tukasnya.
(sid/matakalteng.com)
Discussion about this post