BUNTOK – Asisten I Setda Barsel Yoga P. Utomo menyebutkan kecenderungan meningkatnya sengketa lahan akibat lemahnya data administrasi pertanahan.
“Lemahnya data administrasi pertanahan itu berupa ketidakjelasan atas hak atau riwayat lahan yang menjadi sengketa, sehingga seringkali tumpang tindih kepemilikan secara administrasi dan penguasaan tanah terjadi di lapangan,” katanya, Jumat, 26 April 2024.
Dikatakan, konflik sengketa lahan dapat dihindari apabila adanya pemahaman aparatur pemerintah dan warga mengenai hukum agraria yang disertai dengan tata kelola sistem administrasi dan manajemen pertanahan yang mumpuni yang meliputi kegiatan inventarisasi dan pencatatan.
Menurut Yoga, bahwa upaya peningkatan pemahaman tentang hukum pertanahan atau agraria serta tata kelola yang baik khususnya dikalangan aparatur pemerintah sangat diperlukan. “Hal itu agar administrasi pertanahan bisa tertib, sehingga sengketa lahan tidak terjadi,” cetusnya.
Diakuinya, dalam beberapa tahun terakhir ini, kasus pertanahan muncul ke permukaan dan menjadi konflik sosial yang berkepanjangan.
“Kenapa munculnya kasus-kasus pertanahan itu. Sudah pasti disebabkan kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan atau haknya, namun tidak dibarengi dengan tertib administrasi pertanahan,” jelasnya.
Selain itu, kata dia, penyebab lain terjadinya sengketa tanah, diakibatkan harga tanah meningkat dengan cepat, iklim keterbukaan yang digariskan pemerintah, dan investasi yang semakin berkembang.
“Atas nama pemerintah daerah, saya sangat mendukung apabila setiap tahunnya, instansi terkait dapat secara kontinyu menggelar berbagai kegiatan pertemuan dan sosialisasi bagi masyarakat, terkait bagaimana cara proses pendaftaran tanah dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pertanahan,” ujarnya.
(co/matakalteng)
Discussion about this post