SAMPIT – Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rinie Anderson menilai keberadaan infrastruktur di Kotim masih menjadi persoalan, baik itu antar desa maupun antar kecamatan masih ada yang belum ada akses jalan darat.
Hal ini salah satunya menyulitkan upaya membebaskan keterisolasian daerah tersebut. “Sulit kita kalau masih menunggu dari APBD, lebih baik kita lakukan pembangunan jalan secara swakelola saja salah satu solusi yang saya yakin bisa diselesaikan itu adalah dengan program pengadaan alat berat pemerintah daerah,” ujar Rinie, Senin 24 Mei 2021.
Dengan dibantunya alat berat di kecamatan itu maka desa-desa di bawahnya bisa melakukan pinjam pakai dengan catatan segala bentuk biaya operasional dan kerusakan akan menjadi tanggung jawab desa itu.
Program ini sejalan pula dengan adanya Dana Desa itu sehingga bisa diarahkan untuk membangun irigasi, jalan usaha tani, membangun tambak darat milik desa dan sebagainya.
“Untuk operasionalnya bisa digunakan dana desa yang ada, saya meyakini jika program ini terealisasi tidak ada lagi desa yang setiap reses minta di bangun irigasi, jalan tani dan lain sebagainya,” tegasnya.
Dengan program itu juga efisiensi dan efektifitas anggaran akan bisa tercapai, sehingga bisa diarahkan untuk pembiayaan kegiatan lainnya yang masih memberlakukan anggaran besar.
“Jadi biaya untuk bangun jalan irigasi dan lain sebagainya itu bisa diarahkan untuk sektor lain, bisa ke kesehatan maupun pendidikan gratis untuk masyarakat Kotim,” sebut Rinie.
Legislator PDI Perjuangan ini mengatakan, jika berharap anggaran dari pemerintah maka akan sulit percepatan pembangunan itu tercapai. Pasalnya anggaran saat ini banyak dialihkan untuk penanganan Covid-19 tersebut. Sehingga anggaran itu sangat berat untuk prioritaskan penanganan ruas jalan di pelosok.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post