PALANGKA RAYA – Guna meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pembangunan di wilayah Kalimantan Tengah, diperlukan adanya sinergitas yang baik antara legislatif dan eksekutif. Hal tersebut di sampaikan oleh Anggota Komisi I membidangi pemerintahan, hukum dan keuangan DPRD Kalteng Toga Hamonangan Nadeak.
Menurut Toga sinergitas antara legislatif dan eksekutif sangat diperlukan diperlukan terlebih dalam pengelolaan anggaran daerah. Dengan adanya sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
“Hubungan antara pemerintah provinsi dan dewan saat inj sudah berjalan dengan cukup baik khususnya dalam pengelolaan anggaran,” ujar Politisi muda Fraksi Nasdem DPRD Kalteng ini, Rabu 24 Maret 2021.
Lebih lanjut Toga mengatakan hal yang perlu diperkuat adalah keharmonisasian dalam penentuan realitas anggaran dan fakta yang ada di masyarakat, dalam hal ini Ia menyebutkan hak masyarakat harus di depankan.
Ia juga menyampaikan antara legislatif dan eksekutif harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan good governance, sehingga tercapai kesetaraan dalam politik anggaran.
“Komunikasi yang harmonis dalam eksekutif dan legislatif mengedepankan pelayanan utama buat masyarakat walaupun anggaran persoalan yang rumit dan terstruktur,” ujar politisi yang juga praktisi hukum ini.
Menurut wakil rakyat asal Kalteng II, Kotim dan Seruyan ini bahwa konflik yang kerap atau sering terjadi disebabkan tidak ada kesepahaman dan kesetaraan dalam pendapat dan diskriminasi pada kelompok-kelompok kecil, karena anggaran ini sangat riskan karena terkadang menjdi sumber konflik antara legislatif dan eksekutif.
Toga juga mendorong pemprov dan DPRD agar dapat memperjuangkan hak-hak rakyat dan memberikan jaminan sosial terhadap masyarakat dan keadilan ekonomi. Terlebih di masa sulit seperti saat ini, sudah sepatutnya semua meninggalkan kepentingan pribadi, kelompok demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Sudah sepatutnya karena eksekutif dan legislatif yang terpilih mempunyai beban tanggungjawab untuk menjawab persoalan kemiskinan, ketidakadilan dan diskrimatif pada kebijakan anggaran publik,” pungkasnya.
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post