SAMPIT – KPU Kabupaten Kotawaringin Timur melantik sebanyak 85 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng serta Bupati dan Wakil Bupati Kotim tahun 2024, 16 Mei 2024.
Yakni seiring dengan berjalanannya waktu sekitar enam bulan lagi semua daerah akan melaksanakan pemungutan suara pada 27 November 2024 yaitu melaksanakan Pilkada serentak diseluruh Indonesia.
“Karena itu keberadaan PPK merupakan suatu komponen yang sudah tegas disebutkan dalam undang-undang bahwa PPK adalah penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan tahapan tahapan Pilkada di tingkat kecamatan. PPK menjadi salah satu ujung tombak baik itu pelaksanaan tahapan tahapan Pilkada maupun Pemilu, karena itu kami berpesan jangan sampai saat pelaksanaan justru kebaikan PPK menjadi suatu permasalahan,”ujar Ketua KPU Kotim, M Rifqi, Kamis 16 Mei 2024.
Untuk itu lanjutnya, ia juga meminta PPK segera melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan segera menyiapkan infrastruktur dibawahnya yaitu PPS.
“Dan kepada para Camat kami menitipkan petugas PPK, serta besar harapan kami PPK bisa bekerja sama dengan baik bersama pihak kecamatan dalam menyelenggarakan Pilkada. Berkaitan dengan menjalankan tugas dan wewenangnya, bahwa loyalitas adalah pada lembaga disamping juga integritas, sebagai penyelenggara Pemilu, PPK dituntut harus bisa berperan aktif membangun kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah setempat,”ungkapnya.
Karena bagaimanapun kata Rifqi, tugas besar bukan hanya menyelenggarakan tahapan-tahapan Pilkada, namun juga menciptakan suasana kondusifitas di daerah masing-masing.
“Saya minta PPK jangan hanya berpikir bahwa menjadi penyelenggara sendirian, tetapi bagaimana mengajak komponen-komponen lain berperan serta menyukseskan tahapan-tahapan Pilkada. Kerja sama yang baik bukan hanya di internal tetapi juga dilakukan secara eksternal,”tegasnya.
Menurutnya, ini penting karena penyelenggaraan Pilkada ini bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara namun dalam konteks kesuksesannya menjadi tanggung jawab bersama. Karena ini merupakan momen untuk mencari pemimpin daerah secara legal.
“Kami harapkan juga kawan-kawan PPK dapat menjalankan tugasnya berdasarkan sumpah dan janji yang sudah disebutkan dalam pelatihan tadi serta juga berdasarkan fakta integritas yang sudah ditandatangani bersama. Agar terlaksananya professionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas,”tutupnya.
Sementara itu Royli Edmey Sanjaya merupakan PPK dari Kecamatan Telawang mengatakan, ini merupakan pengalaman ke tiga kali dirinya sebagai PPK.
“Dilihat dari pengalaman pemilu kemarin dan pilkada sekarang, beban kerjanya berbeda. Pemilu kemarin cukup menguras tenaga terutama dalam pelaksanaan di lapangan banyak sekali kendala meski akhirnya bisa kita atasi. Beban kerja dalam pilkada ini menurut informasi lebih ringan daripada pemilu,”ujarnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post