KUALA PEMBUANG – Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan menilai bahwa pemerintah daerah tidak mempunyai niat untuk merealisasikan ataupun menindaklanjuti pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.
Wakil Ketua I DPRD Seruyan Bambang Yantoko mengatakan, hal ini menyusul dengan permasalahan jawaban dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kabupaten terhadap pokir DPRD beberapa waktu lalu.
Berdasarkan informasi, ada beberapa OPD yang menolak dan tidak menerima pokir DPRD dengan alasan anggaran yang tidak tersedia. Dan jajaran DPRD Seruyan menilai bahwa alasan tersebut tidak relevan, mengingat anggaran tahun 2024 masih belum tersusun.
“Dan Pak Sekda bilang kalau itu kurang pemahaman dari jajaran OPD. Sementara saya tidak yakin kalau itu kurang pemahaman, karena pekerjaan itu tiap tahun dilakukan. Yang pasti, niat pemerintah daerah dalam hal ini tidak ada sama sekali. Dan tentunya mungkin keberadaan kami DPRD ini hanya dianggap sebagai pelengkap penderitaan itu tadi,” katanya, Kamis 13 April 2023.
Menurutnya, pemerintah daerah hendaknya punya niatan agar seiring dan sejalan untuk membangun daerah. “Karena kami ini merasa malu, kami reses itu pakai uang negara, biayai dan dikasih tunjangan. Tapi apa hasilnya, yang kami akomodir di masyarakat malah tidak tertampung,” ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskan, bahwa masalah mengerjakan program tersebut dirinya serahkan sepenuhnya kepada pihak terkait, asalkan aspirasi yang dijaring oleh DPRD Seruyan tersebut bisa direalisasikan menyesuaikan kemampuan anggaran pemerintah daerah. “Jadi kalau dibilang kurang memahami saya tidak percaya. Karena tiap tahun yang diputar-putar itu saja,” pungkasnya.
(ald/matakalteng.com)
Discussion about this post