KUALA PEMBUANG – Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan meminta kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Seruyan agar berhati-hati dalam proses penerbitan administrasi kependudukan (adminduk).
Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo mengatakan, hal ini berkaitan dengan data mengenai profesi masyarakat pemohon pembuatan adminduk tersebut.
“Ini sebagai salah satu langkah kita untuk memastikan agar program-program pemerintah, seperti bantuan dan lain sebagainya itu bisa tepat sasaran sesuai dengan latar belakang profesinya masing-masing,” katanya, Jum’at 4 November 2022.
Ia menjelaskan, misalnya saja adalah bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi untuk nelayan. Jika ada masyarakat yang sudah tidak berprofesi sebagai nelayan, akan tetapi data profesi yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya adalah nelayan. Sehingga masyarakat tersebut masih bisa memperoleh BBM subsidi yang sejatinya adalah jatah untuk nelayan, maka hal itu kurang tepat.
Karena menurutnya, pemerintah sudah membagi segala macam program baik itu berupa bantuan, pemberdayaan dan lain sebagainya di masing-masing sektor.
“Masing-masing sektor itu sudah ada programnya sendiri-sendiri. Misalnya nelayan ada BBM subsidi, pertanian bantuan bibit dan lain sebagainya. Pemerintah pusat itu sudah memprogramkan di segala bidang. Disamping itu, kita inikan juga sudah ada di jaman modern. Makanya saya harap, data-data mengenai adminduk itu harus betul-betul valid,” pungkasnya.
(ald/matakalteng.com)
Discussion about this post