KUALA PEMBUANG – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan menyebutkan jika validasi data menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan permasalahan masyarakat nelayan sulit untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar.
Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo mengatakan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan di kantor DPRD Seruyan baru-baru ini, dapat ditarik beberapa benang merah yang menjadi akar permasalahan tersebut.
“Salah satunya adalah mengenai validasi data. Dari data yang ada, jumlah nelayan di Kuala Pembuang dan sekitarnya itu sebanyak 569 orang. Sementara data yang saya terima dari teman-teman dinas provinsi itu adalah 429 orang,” katanya di Kuala Pembuang, Kamis 1 September 2022.
Ia menjelaskan, sementara untuk jumlah kuota BBM subsidi jenis solar untuk nelayan di Kabupaten Seruyan setiap bulannya adalah 60.000 liter yang datang 20.000 liter pertiga kali dalam satu bulan.
“Satu bulan itu datang tiga kali, setiap kali datang 20.000 liter, jadi jumlahnya adalah 60.000 liter. Sementara untuk jatah perorang nelayan itu adalah 32 liter setiap kali datang, jadi kalau satu bulan mereka dapat sekitar 96 liter. Kalaupun ibarat kata kita memakai acuan data yang 569 orang, dikalikan dengan jatah nelayan persatu bulan, itu kuotanya masih mencukupi, bahkan masih ada lebih,” ujarnya.
Sementara itu, dalam data yang dirinya terima, juga terdapat daftar konsumen yang bukan beralamat di Kabupaten Seruyan. “Dan informasi dari pihak terkait, data itu sifatnya dinamis dan yang tidak pas itu bisa diperbaiki. Jadi memang kendalanya ini ada di pendataan. Makanya kemarin kami minta kepada pihak terkait agar data ini secepatnya bisa diperbaiki,” pungkasnya.
(ald/matakalteng.com)
Discussion about this post