KUALA PEMBUANG – Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan menilai jika semua catatan yang ada dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan prioritas untuk ditindaklanjuti.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Seruyan Bejo Riyanto mengungkapkan, meskipun Pemkab Seruyan memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tentu masih ada beberapa catatan yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Kalteng dan harus segera ditindaklanjuti.
Maka dari itu, pihaknya di jajaran DPRD Seruyan berinisiatif untuk membentuk Pansus dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.
“Termasuk beberapa catatan yang termuat dalam LHP BPK itu juga menjadi perhatian kita bersama. Dan saya menilai kalau semua catatan yang diberikan itu menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti,” katanya, Rabu 9 Juni 2021.
Akan tetapi, semua catatan tersebut akan ditindaklanjuti secara bertahap, hal ini dikarenakan pihaknya hanya diberikan waktu kurang lebih satu minggu untuk hal tersebut.
Maka dari itu, terlebih dahulu pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap kegiatan fisik yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) setempat.
“Lalu nanti ke aset, terus kemasalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemudian semua catatan-catatan yang tertuang dalam LHP BPK itu akan kita tindak lanjuti dan lakukan pengecekan lapangan. Setelah itu kita ada waktu dua hari untuk membahas hal tersebut bersama pihak eksekutif,” ungkapnya.
(ald/matakalteng.com)
DPRD Seruyan
DPRD Seruyan
DPRD Seruyan
DPRD Seruyan
DPRD Seruyan
DPRD Seruyan
