NANGA BULIK – Dalam sidang paripurna DPRD Lamandau beberapa waktu lalu, meski fraksi partai Golkar menyatakan sepakat untuk membahas nota keuangan dan Ranperda APBD tahun anggaran 2022 pada tahapan selanjutnya, namun ada beberapa catatan strategis yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau.
Melalui juru bicaranya, Pangihutan Samosir, fraksi Partai Golkar memberikan saran agar belanja modal pada APBD 2022 yang secara umum mengalami kenaikan, agar diperuntukkan secara tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat. “Khususnya agar dapat dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan pemulihan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Untuk bidang pendidikan, lanjut dia, kami mengharapkan agar pemerintah daerah juga memperhatikan pembangunan dan rehabilitasi perumahan guru di desa-desa. “Yang tidak kalah pentingnya juga, perlu adanya pemerataan guru khususnya untuk sekolah yang ada di desa-desa,” ujarnya.
Kemudian, imbuh dia lagi, pada bidang lainnya agar pemerintah juga memberikan pendampingan kepada pemerintah desa, seperti halnya pembinaan dalam hal pengelolaan keuangan desa. “Dalam hal ini, tentu bukan hanya pembinaan, namun juga diperlukan pengawasan secara berkala agar bukan hanya sesuai prosedur namun memperhatikan azas manfaat di desa tersebut,” bebernya.
Terkait dengan Dana Desa, Fraksi Partai Golkar memberikan masukan agar pemerintah daerah dapat melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala agar bukan hanya sesuai prosedur namun memperhatikan azas manfaat di desa tersebut. “Dalam pemeriksaan reguler pemerintahan desa terdiri dari aspek tugas pokok dan fungsi, SDM, keuangan, dan Aspek Sarana dan Prasarana untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan dana telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku yakni tepat waktu, tepat lokasi, tepat syarat, tepat jumlah, tepat salur dan tepat penggunaan,” sebutnya.
(Btg/matakalateng.com)
Discussion about this post