Warga Patungan Perbaiki Jalan Nasional di Muara Teweh, DPRD Kalteng Desak Perhatian Pemerintah Pusat

PALANGKA RAYA – Aksi warga yang secara swadaya mengumpulkan dana untuk memperbaiki ruas jalan nasional di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, menjadi sorotan DPRD Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan masih lemahnya penanganan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di sejumlah wilayah Kalteng.

Anggota Komisi I DPRD Kalteng dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV, Purdiono, menyebut peristiwa tersebut merupakan keprihatinan bersama dan tidak hanya terjadi di Muara Teweh, melainkan juga pada sejumlah ruas jalan nasional lainnya yang masih mengalami kerusakan.

“Ini menjadi keprihatinan kita semua. Sebenarnya bukan hanya di Muara Teweh, masih banyak jalan nasional yang kondisinya bermasalah dan belum maksimal untuk dilalui masyarakat,” kata Purdiono, Jumat 12 Juni 2026. Menurutnya, persoalan jalan nasional saat ini tidak hanya menyangkut kualitas konstruksi, tetapi juga kapasitas jalan yang dinilai sudah tidak lagi sebanding dengan peningkatan volume kendaraan.

Ia mencontohkan sejumlah ruas jalan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito yang dinilai sudah tidak layak karena lebar jalan tidak mengalami penyesuaian, sementara aktivitas lalu lintas terus meningkat dari tahun ke tahun. “Jumlah kendaraan terus bertambah, tetapi kapasitas jalannya tidak meningkat. Karena itu, selain kualitas, kapasitas jalan juga harus diperbesar dan diperlebar,” ujarnya.

Purdiono berharap pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi tersebut. Menurutnya, infrastruktur jalan nasional memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat maupun distribusi barang dan jasa.

“Selain itu, ia juga menyoroti kemungkinan adanya aktivitas angkutan perusahaan besar swasta (PBS), baik dari sektor perkebunan maupun pertambangan, yang melintasi ruas jalan nasional tersebut. Jika kerusakan jalan turut dipengaruhi aktivitas kendaraan perusahaan, menurutnya perlu ada ketegasan regulasi dari pemerintah pusat agar perusahaan turut bertanggung jawab terhadap kondisi infrastruktur yang digunakan.

“Kalau memang jalan itu dilewati perusahaan besar, baik tambang maupun sawit, harus ada aturan yang tegas. Jangan sampai mereka menggunakan jalan umum tetapi tidak ikut bertanggung jawab ketika terjadi kerusakan,” tegasnya.

Ia menilai masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan apabila kerusakan jalan dibiarkan berlarut-larut. Karena itu, DPRD Kalteng siap menyuarakan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian lebih serius.

Purdiono juga menyoroti persoalan kontribusi daerah dari aktivitas pemanfaatan sumber daya alam yang selama ini berlangsung di Kalimantan Tengah. Menurutnya, pemerintah pusat perlu memastikan bahwa daerah penghasil turut merasakan manfaat pembangunan yang sepadan, termasuk dalam bentuk peningkatan infrastruktur jalan.

“Kita tidak ingin sumber daya alam diangkut keluar daerah, tetapi kerusakan jalan dan dampak sosial justru ditanggung masyarakat Kalimantan Tengah. Pemerintah pusat harus memberi perhatian lebih terhadap kondisi ini,” katanya.

Ia berharap evaluasi terhadap kondisi jalan nasional di Kalteng dapat segera dilakukan, termasuk mempercepat perbaikan ruas-ruas yang mengalami kerusakan berat agar aktivitas masyarakat tidak lagi terganggu. “Jangan sampai masyarakat harus terus menanggung dampaknya. Infrastruktur jalan yang baik merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi pemerintah,” pungkasnya.

(nra/matakalteng)