PALANGKA RAYA – Tingginya proporsi pekerja informal di Kalimantan Tengah yang mencapai 50,15 persen dinilai mencerminkan belum siapnya struktur industri dan keterbatasan lapangan kerja formal di daerah. Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Okki Maulana, menanggapi perkembangan ketenagakerjaan terbaru, Kamis 11 Desember 2025.
Okki menilai dominasi pekerja informal bukan sekadar persoalan status tenaga kerja, tetapi berkaitan dengan belum optimalnya regulasi dan penyediaan kesempatan kerja yang lebih terstruktur. “Memang agak rumit kalau membahas lapangan pekerjaan informal yang lebih banyak daripada formal. Itu berarti dari sisi industri kita masih belum teregulasi dengan baik,” ujarnya.