PALANGKA RAYA – Tingginya proporsi pekerja informal di Kalimantan Tengah yang mencapai 50,15 persen dinilai mencerminkan belum siapnya struktur industri dan keterbatasan lapangan kerja formal di daerah. Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Okki Maulana, menanggapi perkembangan ketenagakerjaan terbaru, Kamis 11 Desember 2025.
Okki menilai dominasi pekerja informal bukan sekadar persoalan status tenaga kerja, tetapi berkaitan dengan belum optimalnya regulasi dan penyediaan kesempatan kerja yang lebih terstruktur. “Memang agak rumit kalau membahas lapangan pekerjaan informal yang lebih banyak daripada formal. Itu berarti dari sisi industri kita masih belum teregulasi dengan baik,” ujarnya.
Menurutnya, banyak pekerja yang dikategorikan informal sebenarnya tetap terlibat dalam sektor industri, seperti perkebunan, namun tidak memiliki ikatan kerja yang formal. “Walaupun pekerjaan mereka informal, sebenarnya mereka masih tergabung dalam berbagai macam industri. Tapi mungkin belum dikontrak atau belum bekerja sama secara formal,” jelasnya.
Okki menyebutkan kondisi tersebut masih dapat dimaklumi, tetapi tetap memerlukan langkah korektif dari pemerintah. “Harapannya paling tidak dalam lima tahun ke depan angka ini bisa ditekan menjadi lebih kecil,” katanya. Dia menilai pekerja informal tidak selalu berada dalam posisi rentan, namun kepastian kerja tetap menjadi prioritas.
“Kalau masyarakat punya kepastian kerja di bidang formal BPJS ditanggung dan lain-lain, itu langkah lebih baik. Atau pekerjaan berkontrak sekarang bisa diangkat menjadi pegawai tetap,” ungkapnya. Menanggapi data BPS tenaga kerja berpendidikan SD yang masih mendominasi, Okki menilai komposisi tersebut berkaitan langsung dengan karakter ekonomi daerah.
“Dengan serapannya seperti itu, berarti lebih banyak di industri perkebunan,” ujarnya. Ia menjelaskan, Kalteng masih berada pada level ekonomi berbasis tenaga fisik, bukan pada sektor yang membutuhkan keterampilan spesialis. “Lapangan pekerjaan yang tersedia itu masih di lingkungan pekerja kasar, sementara yang kantoran-kantoran memang masih mini,” jelasnya.
Okki menegaskan bahwa persoalan terbesar bukan kekurangan SDM semata, melainkan kurangnya pilihan pekerjaan formal yang mampu menampung tenaga kerja berpendidikan lebih tinggi. “Ironisnya menurut saya, kekurangannya adalah variasi pekerjaan,” tegasnya. Dia menyebut meski lapangan kerja cukup banyak menyerap tenaga kerja berpendidikan rendah, ketersediaan sektor perkantoran masih sangat terbatas.
“Untuk bidang perkantoran, nyatanya kita belum banyak menyerap tenaga kerja. Itu yang harus dibenahi,” ungkapnya. Okki mendorong diversifikasi ekonomi daerah agar ketergantungan pada sektor perkebunan dapat berkurang dan penyerapan tenaga kerja menjadi lebih seimbang.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post