PALANGKA RAYA – Rapat Paripurna ke 20 Masa Persidangan ke – III tahun 2025 DPRD Kalimantan Tengah membahas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Pidato Pengantar Gubernur terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 pada Selasa 18 Agustus 2025 malam.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, serta dihadiri Plt. Sekda Kalteng, Leonard S. Ampung, menghasilkan pandangan umum seluruh fraksi yang pada prinsipnya menyetujui rancangan tersebut untuk dibahas lebih lanjut. Namun, sejumlah fraksi memberi catatan kritis serta rekomendasi terhadap kebijakan fiskal yang diajukan pemerintah provinsi.
Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya, Kasri Yani, mempertanyakan strategi mitigasi fiskal di tengah adanya pengurangan pagu belanja lebih dari Rp1,3 triliun dalam APBD Perubahan 2025. “Pemangkasan belanja modal untuk gedung dan bangunan sebesar Rp495 miliar, serta jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp462 miliar tentu berdampak pada pelayanan SKPD. Bagaimana langkah pemerintah agar pemotongan ini tidak merusak kualitas layanan publik?” tanya Kasri.
Fraksi Demokrat juga menekankan komitmen pemerintah terhadap program Betang Cerdas yang menjanjikan sekolah dan kuliah gratis. Demokrat mendorong agar program pendidikan diarahkan pada bidang studi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. “Penurunan anggaran harus jadi momentum mencari terobosan PAD tanpa membebani masyarakat kecil. Itu lebih baik ketimbang mengorbankan pelayanan dasar,” tegas Kasri.
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra lewat juru bicara Endang Susilawatie menekankan pentingnya menjaga prioritas anggaran di tengah kondisi ekonomi global dan nasional yang fluktuatif. “Inflasi yang dipicu harga beras dan pangan masih terasa di pedalaman. Anggaran perubahan harus memperkuat ketahanan pangan, cadangan beras pemerintah, distribusi ke pedalaman, serta antisipasi kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.
Gerindra juga menyoroti masalah sosial seperti kemiskinan dan stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah besar. Endang menilai program harus terintegrasi dengan layanan kesehatan, air bersih, dan gizi masyarakat. “Pendapatan asli daerah perlu dioptimalkan dari sumber sah seperti pajak kendaraan bermotor, bahan bakar, dan alat berat. Namun jangan sampai membebani rakyat atau dunia usaha,” tegasnya.
Gerindra juga mengkritisi kegiatan seremonial berbiaya besar serta perjalanan dinas yang dinilai tidak mendesak. Menurut mereka, dana tersebut lebih baik dialihkan untuk infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan transportasi sungai. Secara umum, seluruh fraksi menerima Raperda tentang Perubahan APBD 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
DPRD menekankan agar dokumen perubahan anggaran ini benar-benar menjawab tantangan pembangunan, adaptif terhadap situasi terkini, serta berpihak pada kebutuhan masyarakat Kalteng. “APBD perubahan bukan sekadar penyesuaian angka, tetapi harus mampu menjawab isu riil seperti insfrastruktur, ketahanan pangan, inflasi, stunting, defisit anggaran, hingga layanan dasar masyarakat,” Ujar Kasri Yani.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post