PALANGKA RAYA – Pemerintah pusat maupun daerah saat ini tengah gencar memerangi stunting. Mendukung gerakan tersebut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng), mendorong agar pemerintah lebih serius lagi melakukan berbagai langkah strategis.
Hal tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Kalteng, Jainudin Karim yang menyebutkan program bebas stunting menjadi salah satu agenda utama dalam penuntasan masalah kesehatan di Indonesia.
“Upaya penanganan stunting dapat dimulai dengan melengkapi sarana dan prasarana kesehatan hingga ke wilayah pelosok. Hingga saat ini masih banyak sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung kesehatan yang kurang memadai terutama di desa-desa,” ujarnya, Rabu 31 Agustus 2022.
Lebih lanjut Jainudin menambahkan, keberadaan tenaga kesehatan juga perlu diperhatikan dan dicukupi, sebab dari para nakes inilah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam upaya menekan kasus stunting di pelosok daapt optimal.
Dia menjelaskan, penanganan stunting harus benar-benar dapat dilakukan dengan maksimal oleh pemerintah. Pasalnya, pencegahan atau pengendalian stunting itu merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya pasti dapat menguntungkan bagi pembangunan terutama SDM.
“Stunting ini sangat berdampak terhadap masa depan anak-anak, oleh karenanya penanganannya harus terus digencarkan dan dimaksimalkan,” tegasnya.
Angka kasus stunting di Kalteng hingga saat ini persentasenya masih tinggi yakni diangka 27,4 persen menurut data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 dan merupakan urutan tertinggi ke-14 dari 24 provinsi di Indonesia.
“Dengan adanya upaya atau langkah serta komitmen kuat yang dilakukan pemda kasus stunting pasti akan dapat diturunkan. Namun, hal itu dilakukan secara serius, sehingga tujuan Indonesia secara umum dan khususnya Kalteng bebas stunting dapat dicapai,” pungkasnya.
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post