KUALA KURUN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Rayaniatie Djangkan mengimbau badan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) setempat, untuk aktif melakukan pembinaan menyeluruh terhadap keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di daerah ini.
“Kami ingin kesbangpol tidak hanya jadi pencatat keberadaan LSM saja, tetapi juga harus aktif untuk melakukan pembinaan, sehingga menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan konstruktif,” ucap Raya, Rabu, 30 Juli 2025.
Dia mengakui, seiring maraknya LSM bermunculan dengan beragam latar belakang dan kepentingan di Kabupaten Gumas, maka upaya pembinaan hingga pengawasan menjadi langkah strategis agar LSM yang ada itu tetap berada di jalur yang benar.
“Sejatinya LSM sebagai mitra kritis dan solutif bagi pemerintah, bukan jadi alat tekanan menyimpang bahkan ada oknum-oknum LSM yang mencari-cari permasalahan pembangunan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, terutama dalam bentuk uang,” sesalnya.
Dia menilai LSM mempunyai potensi besar sebagai pengawasan sosial dan penyambung aspirasi dari masyarakat. Namun tanpa pembinaan yang tepat, maka potensi itu bisa saja disalahgunakan terutama oleh oknum yang ingin mendapatkan uang dengan cara instan.
“Pembinaan yang dilakukan itu tidak cukup hanya dengan sosialisasi regulasi, tapi juga perlu pelatihan manajemen organisasi, pelaporan kegiatan, hingga penanaman etika berorganisasi,” jelasnya.
Dia mengatakan, kesbangpol harus bisa menyusun program pembinaan rutin, menjalin komunikasi dua arah dengan LSM yang terdaftar, serta memastikan legalitas dan transparansi aktivitas. Itu bertujuan untuk mendorong LSM menjadi pilar demokrasi yang profesional, berintegritas, dan solutif dalam pembangunan daerah.
“Sampai sekarang ini, masih banyak LSM yang lahir hanya demi kepentingan sesaat. Kesbangpol harus hadir sebelum semuanya jadi liar tanpa kendali,” ujar Politikus Partai Amanat Nasional (PAN).
Legislator dari daerah pemilihan (dapil) I mencakup Kecamatan Kurun, Mihing Raya dan Sepang ini juga berharap adanya sinergi antara pemerintah dan LSM sehingga menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang partisipatif dan berkeadilan.
“Sudah saatnya kesbangpol mengambil peran lebih aktif lagi, bukan hanya administratif,” tukasnya.
(sid/matakalteng)
Discussion about this post