KUALA KURUN – Tim reses daerah pemilihan (dapil) III menyampaikan laporan hasil reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gumas di dapil III, yang meliputi Kecamatan Tewah, Kahayan Hulu Utara, Damang Batu dan Miri Manasa. Tim reses tersebut terdiri dari H Gumer, Polie L Mihing, Untung Jaya Bangas, H Rahmansyah, Hj Siti Hilmiah, Charles Frengki, Evandi, dan Elvi Esie.
“Dari reses yang kami lakukan, masyarakat dapil III masih memiliki permasalahan kompleks di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pemerintahan. Untuk itu, setiap aspirasi masyarakat, diharapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dapat menindaklanjuti bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait,” ucap Juru Bicara tim reses dapil III Hj Siti Hilmiah, pekan lalu.
Secara garis besar, kata dia, di bidang infrastruktur, sejumlah masalah dan tantangan masih menjadi penghambat pembangunan infrastruktur. Meskipun sudah ditetapkan arahan prioritas kebijakan pembangunan infrastruktur, namun dikarenakan anggaran yang terbatas, maka tentunya harus diperhatikan apa yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program pembangunan.
“Kami minta kepada pemkab melalui OPD terkait agar memprioritaskan kegiatan yang menjadi aspirasi masyarakat, diantaranya pembangunan infrastruktur jalan, pengaspalan, jembatan, drainase, tempat ibadah, kantor damang, sarana air bersih dan tempat pembuangan sampah,” tuturnya.
Selanjutnya di bidang pendidikan, masih banyak kendala yang mengakibatkan terhambatnya perkembangan pendidikan di dapil III, sehingga untuk meningkatkan mutu pendidikan diperoleh beberapa usulan, yakni rehabilitasi untuk perumahan guru yang rusak berat.
“Selain itu, kami ingin agar dilakukan pembangunan pagar SD dan SMP, pengadaan komputer untuk laboratorium komputer di sekolah, serta pengadaan fasilitas olahraga yang memadai di sekolah,” ujarnya.
Kemudian di bidang pemerintahan, OPD terkait diminta untuk memperbaiki data warga khususnya bagi penerima bantuan sehingga nanti tidak salah sasaran, dan harus peningkatan pelayanan dalam pengurusan surat kependudukan.
“Di samping itu, juga harus ada bimbingan dalam hal pertanggungjawaban atas dana desa yang dikelola, serta pengendalian untuk angkutan umum yang digunakan oleh Perusahaan Besar Swasta (PBS),” terangnya.
Lalu di bidang kesehatan, memang masih sering menjadi keluhan bagi masyarakat, yakni kurangnya tenaga kesehatan di pelosok desa dan kurangnya sarana prasarana kesehatan, seperti puskesmas pembantu (pustu) dan alat kesehatan. Selain itu, permasalahan dalam hal pencapaian target vaksinasi Covid-19 juga perlu menjadi perhatian pemerintah.
“Kalau di bidang ekonomi, ada beberapa usulan yang perlu menjadi perhatian, yakni pengadaan bibit ternak sapi dan babi, pembangunan jaringan listrik, internet, tempat pemasaran pisang hasil produksi masyarakat, dan solusi bagi penambangan emas tanpa izin (PETI) mengingat banyak warga yang melakukan usaha itu sebagai mata pencaharian,” katanya.
Berdasarkan hasil reses di dapil III, ada beberapa masukan dan saran, diantaranya Dinas Pekerjaan Umum (DPU) harus memberikan perhatian dan prioritas untuk perbaikan serta peningkatan jalan dan jembatan di dapil III, lalu untuk mengatasi permasalahan PETI, pemkab diharapkan dapat mengupayakan legalitas bagi penambang emas skala kecil.
Selanjutnya, membuat Peraturan Daerah (Perda) terkait pengendalian angkutan jalan umum, pemberdayaan masyarakat yang mencakup sumber daya di bidang pemerintahan desa, seperti pelatihan atau bimbingan teknis dalam hal pengelolaan dana desa dan pertanggungjawabannya, serta koordinasi lintas sektor harus lebih intens dalam hal percepatan vaksinasi.
“Di Kelurahan Tumbang Marikoi, perlu penyediaan sarana air bersih untuk perbaikan kualitas hidup masyarakat, prioritas pembangunan jaringan listrik dan internet di Kecamatan Damang Batu dan Miri Manasa, mengingat ujian untuk anak SD dan SMP sudah menggunakan komputer, pembangunan dan perbaikan ruang belajar, serta perumahan guru dan kepala sekolah perlu diperhatikan,” tukasnya.
(sid/matakalteng.com)
Discussion about this post