DPRD Lakukan Pra Pembahasan RAPBD 2022

KUALA KURUN – Komisi I, II, dan III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) telah melaksanakan rapat pra pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2022, bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, dan kelurahan yang menjadi mitra kerja.

”Agenda dalam rapat pra pembahasan RAPBD tahun 2022 terkait pagu anggaran yang ada pada mitra kerja, yakni OPD, kecamatan, dan kelurahan,” ucap Ketua DPRD Kabupaten Gumas Akerman Sahidar, di ruang kerjanya, Kamis, 28 Oktober 2021.

Dia mengatakan, dalam pra pembahasan RAPBD tersebut, setiap komisi DPRD menyarankan kepada OPD, kecamatan, dan kelurahan untuk memaparkan jumlah pagu anggaran, apa yang menjadi program skala prioritas, dan menjadi kendala mereka.

”Dari pra pembahasan itu, sektor prioritas adalah program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, pertanian, dan penanganan Covid-19,” tuturnya.

Saat ini, lanjut dia, yang menjadi perhatian DPRD dalam RAPBD tahun 2022, yakni perbandingan pagu APBD tahun 2021 dengan RAPBD 2022 yang turun signifikan. Ini juga berdampak pada pagu anggaran semua OPD termasuk di DPRD yang juga turun.

”Dengan adanya penurunan RAPBD 2022 ini, kami minta agar program dari OPD itu jalan saja, namun yang menyangkut pagu anggaran fisik bisa dikurangi, dengan melihat mana yang akan menjadi skala prioritas,” ujar Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Legislator dari daerah pemilihan (dapil) II mencakup Kecamatan Rungan Hulu, Rungan, Rungan Barat, Manuhing, dan Manuhing Raya ini menambahkan, setelah pra pembahasan RAPBD, sesuai dengan hasil badan musyawarah (banmus), yang dilanjutkan dengan rapat paripurna yang membahas terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD tahun 2022.

”Dalam jadwal rapat paripurna ini, akan didengarkan pidato pengantar bupati terkait raperda APBD tahun 2022, lalu pandangan umum fraksi pendukung dewan, kemudian jawaban pemerintah, serta dilanjutkan pembahasan bersama antara tim anggaran eksekutif dan legislatif,” tukasnya.

(sid/matakalteng.com)