KUALA KURUN – Sebanyak 10 desa di Kecamatan Tewah yakni Batu Nyiwuh, Sarerangan, Rangan Mihing, Tumbang Habaon, Sumur Mas, Sei Riang, Batu Nyapau, Karason Raya, Sandung Tambun, dan Kasintu telah membentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Parawei Itah 10.
Dalam BUMDesma itu yang merupakan gabungan dari 10 desa itu. Setiap desa mengalokasikan dana sebesar Rp 200 juta, yang dipergunakan untuk memulai usaha BUMDesma. Total dana yang dikelola mencapai Rp 2 miliar.
“BUMDesma ini merupakan wujud kerjasama 10 desa. Tentu kami ingin dalam pengelolaan keuangan BUMDesma harus selalu terbuka dan transparan,” ucap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) H Gumer, Selasa, 25 Mei 2021 malam.
Artinya, kata dia, dari semua jenis usaha yang dikelola BUMDesma, harus ada laporan, baik itu setiap bulan ataupun triwulan. Selain itu, keuangan juga harus diaudit. Nantinya, semua laporan keuangan itu dapat disampaikan ke masing-masing desa.
“Kami ingin ada keterbukaan antar pengurus, karena itu yang menjadi tonggak kokoh dalam suatu organisasi,” tutur Legislator dari daerah pemilihan (dapil) III mencakup Kecamatan Tewah, Kahayan Hulu Utara, Damang Batu, dan Miri Manasa ini.
Keberadaan BUMDesma dengan berbagai jenis usahanya itu, diharapkan dapat terus berkembang untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PADes). Selain itu, BUMDesma juga dapat mempererat tali silaturahmi antar desa, serta dijadikan tempat berkumpul, saling tukar pikiran, dan terjadi komunikasi yang harmonis.
“Kami tidak ingin penggunaan dana desa dihabiskan untuk pembangunan dan belanja rutin saja. Harus ada penambahan dengan membentuk usaha sehingga dapat menghasilan PADes,” tuturnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Gumas Elvi Esi menambahkan, sangat mendukung keberadaan BUMdesma Parawei Itah 10 ini. Seluruh jenis usaha harus dijalankan dengan baik.
“Kami minta agar selalu ada keterbukaan antar pengurus untuk menghindari konflik, khususnya dalam pembagian hasil. Itu yang harus dikomunikasikan,” tandas Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Sementara belum lama ini, salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Untung Jaya Bangas mempertanyakan lokasi serta biaya yang dinilai besar, dalam memulai usaha di Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) 10 desa di Kecamatan Tewah. Menyikapi hal tersebut, pengurus BUMDesma ini pun angkat bicara.
“Terkait lokasi pembangunan infrastruktur salah satu jenis usaha BUMDesma, yakni pertashop yang pembangunannya berada di bawah permukaan jalan, itu sudah ditinjau tim dari pertamina yang turun ke lapangan, untuk menitik titik koordinat area, dan mengetahui layak atau tidak dijadikan lokasi pertashop,” ucap Dewan Penanggungjawab Bumdesma Parawei Itah 10 Sudirman, Selasa, 25 Mei 2021 malam.
Dia mengatakan, alasan dipilih lokasi pembangunan pertashop di pasir putih, Kelurahan Tewah, karena letaknya strategis. Berada di ruas Jalan Kuala Kurun-Tewah dan Tewah-Rungan. Ini juga berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) serta keinginan dari 10 desa.
“Sebenarnya ada dua tempat yang menjadi lokasi pembangunan pertashop di bidang usaha minyak, yakni di Kelurahan Tewah dan Desa Tumbang Habaon. Kedua lokasi tersebut telah mendapat persetujuan,” tutur Sudirman yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Tumbang Habaon.
Untuk usaha pertashop di Kelurahan Tewah, kata dia, sudah mendapatkan izin operasional yang dikeluarkan 24 Mei lalu. Dalam waktu dekat, akan dilakukan deposit dengan pertamina pusat, untuk melakukan kontrak kerjasama terkait jangka waktu pertashop ini berjalan.
“Kami targetkan bisnis pertashop ini secepatnya bisa beroperasi. Rencananya, pada Bulan Juni ini akan dilakukan peresmian,” ujarnya. Sementara itu, Bendahara BUMDesma Pepy Alpioneta juga merincinkan biaya dalam usaha BUMDesma.
Anggaran Rp 2 miliar digunakan untuk pengeluaran pembangunan infrasturktur pertashop tahun 2020 Rp 281.225.000, dan tahun 2021 sampai Bulan April Rp 857.030.000. Lalu membeli tanah Rp 150.000.000, membeli mesin pertamina atau modul Rp 300.000.000, dan biaya pengiriman Rp 25.000.000.
“Dalam menunjang kinerja dan operasional BUMDesma, kami juga membuka usaha pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan fotocopy Rp 120 juta, untuk desa serta masyarakat sekitar. Selain itu, membuka usaha BRI Link Rp 100 juta untuk menunjangnya, dan sisa kas saat ini masih ada Rp 500 juta,” terangnya.
Terkait persentase pembagian hasil keuntungan BUMDesma, sudah dilakukan MAD dan ada dalam Peraturan Desa (Perdes) bersama 10 desa. Persentasenya sudah sesuai, baik itu untuk pemupukan modal, pengurus atau pengelola, dana sosial, dan dana cadangan. Pembagiannya jelas yang dituangkan dalam perdes.
“Sekarang ini, meski BUMDesma baru berdiri pada Bulan Agustus tahun 2020 lalu dan belum genap satu tahun, namun dari unit usaha pengadaan ATK dan fotocopy sudah mampu menyumbangkan Pendapatan Asli Desa (PADes),” tukasnya.
(sid/matakalteng.com)
Discussion about this post