Perubahan Kemajuan Daerah, Dilihat dari Sistem Perencanaan

BUNTOK – Wakil Ketua I DPRD Barsel Hj. Nyimas Artika menilai, perubahan kemajuan daerah dapat dilihat dari sistem perencanaannya.

Karena menurut dia, dengan sistem perencanaan program yang matang, maka tingkat keberhasilan pembangunan daerah dinilai akan mencapai target yang tepat pada sasaran.

“Ketika kita ingin suatu perubahan, maka perubahan itu harus direncanakan dengan matang. Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang memang diinginkan atau dikehendakai oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan itu sendiri. Dalam konteks ini kita bicara daerah,” ucapnya, Senin 12 Februari 2024.

Artinya menurut dia, konsep-konsep yang harus dianut oleh pemerintah daerah adalah asas manfaat, selama ini diakui perubahan itu sudah mengarah kesana, hanya memang perlu pengawasan agar bisa lebih fokus dan tepat pada sasaran.

Bahkan legislator Golkar ini menjelaskan, program pembangunan dapat dikatakan sebagai contoh perubahan sosial yang dikehendaki dan direncanakan. Salah satu contoh pembangunan yang dilaksanakan di Barsel sejauh ini adalah pembangunan infrastruktur jalan yang masih masuk dalam kategori prioritas.

“Namun dalam hal ini kami kira penerapan teknologi merupakan dasar dalam mengikuti perkembangan era digital saat ini. Sistem tersebut menguntungkan masyarakat, dan menciptakan berbagai peluang kedepannya, pemerintah daerah dalam hal ini juga tidak bisa menampik bahwa daerah ini butuh SDM yang layak dan mumpuni diberbagai bidang,” ungkapnya.

Ia menekankan, sejauh ini berbagai persoalan yang mengarah pada bencana alam juga sering muncul di daerah, baik itu potensi banjir, Karhutla yang sudah lama belum bisa terkendali dan juga imbas dari bencana alam itu sendiri.

“Kita ketahui yang paling patal biasanya menimbulkan kerusakan pada infrastruktur yakni banjir, jalan terkadang cepat berlobang, drainase dan bangunan-bangunan rusak, hal semacam ini harusnya jadi dasar kajian teknis dalam setiap perencanaan itu sendiri, nah kami melihat ini belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini,” tandasnya.

(co/matakalteng)