Perlu Ketegasan dalam Pengawasan dan Monitoring

BUNTOK – Dalam menjalankan fungsi dan tugas aparatur sipil negara (ASN) untuk bisa lebih terarah memang diperlukan planning atau rencana kerja.

Namun, jika tidak adanya ketegasan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan maupun monitoring terhadap kinerja ASN nya, maka semua boleh dianggap percuma.

DPRD Barsel Soroti Subsidi Rp2,5 Miliar untuk PDAM yang Terus Merugi

Ketua DPRD Barsel Minta Aparatur Harus Bersih Dari KKN

Olahraga di Barsel Harus Didukung Sarana dan Pra Sarana yang Memadai

Dishub Barsel Diimbau Awasi Melintasnya Kapal Tongkang di DAS Barito

“Karena ketegasan dari seorang pemimpin memang sangat diperlukan, supaya kinerja selaku bawahan dalam mendukung semua kebijakan atasannya bisa terlaksana dengan baik,” kata Wakil Ketua I DPRD Barsel Hj Nyimas Artika, Rabu 18 Oktober 2023.

Dia mengatakan, jajaran DPRD Barsel berharap kepada PNS yang merupakan aparatur dalam pemerintahan harus mempunyai pola atau plening dalam menjalankan tugasnya setiap tahun.

“Sebab dengan adanya pola ataupun plening itu, diyakini pasti akan ada perubahan, baik dalam peningkatan roda pembangunan maupun peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat,” kata Politisi dari Golkar Barsel itu.

Wakil rakyat dapil III Barsel itu mengungkapkan, dengan dipatoknya dana anggaran bagi semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Barsel tahun 2023 ini, sangat diharapkan pula adanya perubahan pola dari semua kinerjanya setiap tahun berjalan.

Pasalnya, kata dia, jika pola-pola kinerja OPD masih tetap tidak ada perubahan dan tidak ada perkembangannya dalam upayanya membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan daerah, maka dipastikan Barsel tidak akan pernah maju.

“Karena pasti akan banyak sekali penilaian maupun anggapan jika aparatur pemerintahan Barsel dari tahun ke tahun hanya jalan di tempat saja,” terangnya.

Menurut dia, dalam membangun sistem kerja dan mekanisme kerja, yang paling penting adalah membangun komunikasi.

“Jika tidak bisa membangun komunikasi, maka besar kemungkinan mengalami kegagalan dalam bekerja atau paling tidak pekerjaan dianggap tidak optimal,” kata dia.

Sebagai pimpinan atau pejabat di Satuan Organisasi Pemerintah Daerah (SOPD) harus bisa menjadi panutan bagi pegawai yang menjadi bawahannya, dan jangan masalah yang bersifat pribadi mempengaruhi pelaksanaan tugas sehari–hari.

Legislator Barsel itu berharap, para pejabat harus bisa mensosialisasikan dan mengamalkan motto, kerja keras, kerja cerdas serta kerja ikhlas. Dengan bekerja keras tanpa diikuti dengan kecerdasan, kata dia, tentu akan menghasilkan pemborosan. “Bahkan pekerjaan yang dilakukan tanpa dilandasi rasa keikhlasan akan melahirkan ketidakpuasan,”ungkapnya.

Wakil rakyat itu mengimbau, supaya para pejabat senantiasa mempelajari aturan-aturan hukum, membekali diri serta meningkatkan pemahaman terhadap tugas maupun fungsi visi misi organisasi.

“Dengan begitu kinerja aparatur bisa diharapkan dapat meningkatkan kinerja kearah yang lebih baik di tahun 2023 ini,”harapnya.

Begitu pula antara pimpinan dan bawahan, lanjut dia, kiranya bisa melakukan konsolidasi, akselerasi dan harmonisasi dalam rangka membentuk dan mewujudkan solidaritas organisasi guna menghidupkan suasana kerja yang penuh kekeluargaan.

“Pastinya para pejabat pemerintahan selaku aparatur negara di lingkup Pemkab Barsel diminta untuk meningkatkan kinerjanya seoptimal mungkin dan memperteguh komitmen serta dedikasi termasuk profesionalisme di tahun 2023 ini,”pintanya mengulangi.

(co/matakalteng.com)