BUNTOK – Anggota DPRD Barito Selatan, Zainal Khairuddin mengharapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat supaya proporsional dalam membagikan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
“Semua dana CSR selama beberapa tahun terakhir ini diserahkan perusahaan kepada Pemkab dan selanjutnya disalurkan ke sejumlah desa serta kecamatan, dan diharapkan dalam pembagiannya dilakukan secara proporsional,” katanya, di Buntok, Kamis 4 Agustus 2022.
Karena lanjut dia, dari nilai dana CSR PT Adaro Indonesia berkisar antara Rp 5 miliar hingga Rp 7 miliar dalam setiap tahunnya, Kecamatan Jenamas hanya mendapatkan Rp 500 juta saja pada tahun ini.
“Dana sebesar Rp 500 juta itu dibagi untuk empat desa dan satu kelurahan di wilayah Kecamatan Jenamas,” ucap politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Barito Selatan itu.
Padahal kata dia, dana CSR tersebut diperuntukan bagi kemaslahatan masyarakat terutama yang berada disekitar perusahaan yang terkena imbas besar dari investasi perusahaan.
“Seharusnya persentase pembagian khususnya untuk wilayah Kecamatan Jenamas dan Desa Kelanis, Kecamatan Dusun Hilir itu lebih besar dibandingkan desa lainnya, karena masuk ring 1 yang berdekatan langsung dengan kegiatan perusahaan,” ujar anggota dewan yang berasal dari Kecamatan Jenamas itu.
Dikatakannya, berdasarkan hasil reses yang dilakukan dirinya beberapa waktu lalu, masyarakat mempertanyakan terkait hal itu, dan bahkan berencana akan melaksanakan aksi unjuk rasa ke perusahaan.
Meskipun demikian, dirinya meminta agar masyarakat tetap bersabar, sebab dalam pembagian ini bukan perusahaan yang salah, sebab perusahaan sudah menyerahkan dana CSR itu kepada Pemerintah Kabupaten.
Terkait hal ini, ia juga tidak menyalahkan Pemkab Barito Selatan, namun dirinya berupaya mengkoordinasikannya, sehingga ada solusi terbaik dalam pembagian dana CSR tersebut.
Sebab, akibat dari gelombang lalu lintas kapal yang mengangkut batubara, jalan yang berada di bantaran sungai Barito di wilayah Kecamatan Jenamas sudah tidak layak digunakan, karena sebagian sudah mengalami abrasi.
“Kalau dulu dananya diserahkan langsung ke desa, Alhamdulillah, desa-desa pada wilayah kecamatan Jenamas bisa maju dan setelah dana CSR disalurkan perusahaan ke Pemkab Barito Selatan pembagiannya jauh lebih kecil dibandingkan sebelumnya,” terang Zainal Khairuddin.
Untuk itu, ia mengharapkan terobosan dari Penjabat (Pj) Bupati Barito Selatan agar dana CSR tersebut dibagikan secara proporsional yang dilihat dari imbas akibat perusahaan yang ada di wilayah itu.
Meskipun demikian, Zainal Khairuddin juga menyadari pembagian yang dilakukan Pemkab Barito Selatan itu dalam upaya untuk pemerataan pembangunan.
Akan tetapi menurut dia, pembagian bagi wilayah desa dan kecamatan yang terkena imbas dari perusahaan tersebut seharusnya lebih banyak dibanding desa yang jauh jaraknya.
“Untuk itu, kita mengharapkan pembagian dana CSR dari PT Adaro Indonesia itu dibagi secara proporsional, sebab adil itu bukan berarti dananya dibagi rata, namun dilihat dari wilayahnya,” ujar Zainal.
(co/matakalteng.com)
Discussion about this post