PALANGKA RAYA – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Leonard S Ampung mengatakan, bahwa penghambat utama ekonomi tumbuh tinggi di Provinsi setempat, diantaranya adalah regulasi dan kualitas institusi yang rendah tidak mendukung penciptaan.
“Selain itu juga pengembangan bisnis, bahkan cenderung membatasi tenaga kerja, investasi dan perdagangan. Serta dengan adanya korupsi tinggi, birokrasi tidak efisien, dan lemahnya koordinasi antar kebijakan,” ujarnya, Jumat, 25 Agustus 2023.
Selanjutnya, Leonard mengungkapkan arah pembangunan wilayah Kalteng diantaranya, pertama mengembangkan komoditas unggul, mengembangkan sentra-sentra produksi hilirisasi komoditas unggulan bernilai tambah tinggi. Kedua, mendorong percepatan pembangunan dan investasi Kawasan Strategis seperti Kawasan Industri Surya Borneo, Batanjung dan Food Estate.
Ketiga, meningkatkan konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan, mempercepat pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar. Keempat, meningkatkan pelayanan pendidikan kesehatan dan balai latihan kerja di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), dan kelima, meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan ketangguhan terhadap ancaman bencana terutama kebakaran lahan.
“Ada enam prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah, diantaranya mempercepat pengembangan Kawasan Industri, ekonomi dan food estate, mempercepat pemulihan ekonomi, peningkatan koperasi dan UMKM, peningkatan pendidikan dan peningkatan kesehatan masyarakat untuk Kalteng Kuat,” ungkapnya.
Leonard juga menyampaikan inisiasi pengembangan food estate pada lahan ex-PLG menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) sebagai lumbung pangan dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
“Visi pengembangan food estate di Kalimantan Tengah adalah terwujudnya kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern dan berkelanjutan di Kalimantan Tengah, untuk penguatan cadangan pangan nasional dan mendukung pengembangan Ibu Kota Negara,” tegasnya.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga mendorong Perusahaan Kelapa Sawit (PKS) untuk melakukan hilirisasi agar produksi kelapa dan turunannya dapat di produksi di wilayah Kalimantan Tengah,” pungkas Leonard.
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post