PALANGKA RAYA – Ketua KPU Kalteng, Sastriadi menyampaikan, bahwa saat ini telah ditetapkan 18 Partai Politik yang akan menjadi Peserta Pemilu. Pemutakhiran data pemilih sudah dilaksanakan dan sudah ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap, yaitu berjumlah 1.935.116 Pemilih yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota di 136 Kecamatan, 1571 Desa dan Kelurahan tersebar di 7830 TPS di seluruh Kalteng. Dalam Pemilu 2024 di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah akan ada 440 kursi yang akan diperebutkan, terdiri dari DPR RI 6 Kursi, DPRD Provinsi 45 Kursi, dan 385 Kursi DPRD
“KPU Provinsi Kalteng bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalteng telah selesai melaksanakan pembahasan anggaran untuk kebutuhan Pemilu, dan paling lambat Oktober sudah dilaksanakan penandatanganan NPHD Penyelenggaraan Pemilu. Di Provinsi Kalimantan Tengah tercatat 12 Kabupaten juga telah selesai melakukan pembahasan anggaran untuk kebutuhan Pemilu, namun ada 2 Kabupaten yang sampai saat ini masih belum rampung terkait pembahasan anggaran ini, yaitu Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau diakibatkan masih kurangnya anggaran yang tersedia,” ungkapnya, Jumat, 25 Agustus 2023.
Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kalteng, Kaspinor mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng pada prinsipnya sangat bersyukur bahwa tahapan-tahapan proses untuk persiapan Pemilu 2024 sudah dilaporkan secara rinci dan baik.
“Terkait anggaran yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sudah final dibahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tinggal menunggu proses selanjutnya. Kemudian untuk Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau yang sampat saat ini belum selesai maka perlu segera dikomunikasikan antara pihak KPU dengan Sekda Prov. Kalteng sebagai Ketua TAPD Prov. Kalteng mengenai kendala yang dihadapi untuk bisa segera diselesaikan,” ujarnya.
Senada, Kepala Badan Kesbangpol Kalteng, Muhamad Katma F. Dirun menyampaikan, dalam proses penyusunan anggaran yang menyangkut Pemilu ini, banyak persoalan-persoalan yang notabenenya sebagai akibat dari keterbatasan anggaran Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada.
“Untuk menyelesaikan masalah tersebut kita perlu melakukan perhitungan kembali terhadap rincian kegiatan yang disusun dan melakukan simulasi mengenai tingkat kenaikan harga yang mungkin terjadi di periode waktu mendatang, sehingga dapat segera finalisasi anggaran kebutuhan Pemilu 2024,” katanya.
Katma mengungkapkan Kesbangpol Kalteng bersama KPU telah melakukan komunikasi agar secara bersama-sama melaporkan kendala terkait anggaran ini kepada Ketua TAPD Kalteng, sehingga dapat dibahas bersama demi suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang.
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post