SAMPIT – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Halikinnor menegaskan siap tidak menjabat lagi jika masa kepemimpinannya dengan Irawati meninggalkan utang. Oleh sebab itu dirinya tangah fokus mengatur anggran untuk melunasi utang daerah.
“Belum lama ini saya rapat dengan Kementerian Keuangan, memang ada Dana Bagi Hasil kita di sana sebesar Rp180 miliar, ” katanya, belum lama ini.
Lanjutnya, namun Kemenkeu harus membayar utang sebesar Rp4 triliun se-Indonesia. Sehingga utang pemerintah pusat ke Kotim sebesar Rp180 miliar dari DBH itu, Kotim diperkirakan hanya mendapat Rp10 miliar.
“Padahal harapan kita DBH itu bisa disalurkan Rp100 miliar, sehingga tambahan penghasilan pegawai (TPP) bisa dibayarkan lunas semua, ” ujarnya.
Oleh sebab itu, dirinya mengambil kebijakan melakukan rasionalisasi anggaran. Terhitung 21 Agustus 2023, program yang akan dikerjakan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diputuskan ditunda, kecuali jika memang sangat mendesak. Dengan harapan semua tunggakan atau hutang yang ditanggung Pemkab dapat dilunasi.
“Saya mending tidak jadi bupati lagi daripada meninggalkan utang. Makanya, dengan anggaran yang sangat terbatas perlu dipahami, mungkin ada teman OPD yang membuat telaahan staf bupati minta tambahan. Kami ingin semua sebenarnya. Cuma itu tadi, kondisi kita yang saat ini Rp253 miliar plus sedikit,” pungkasnya.
(dev/matakalteng.com)
Discussion about this post