DPW PSI Kalteng Dukung Pemberantasan Mafia Tanah

PALANGKA RAYA – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), menggelar silahturahmi dan berdiskusi bersama Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni, di Aquarius Boutique Hotel, Kamis 23 Maret 2023 kemarin.

Kegiatan silahturahmi tersebut, diawali dengan buka puasa bersama, yang dihadiri oleh pengurus dan kader PSI, baik di tingkat Wilayah maupun pimpinan Kabupaten/Kota, tokoh masyarakat dan agama, tokoh organisasi kemasyarakatan, tokoh pemuda dan warga koban mafia tanah serta perwakilan pondok pesantren, aktivis NU, Angkatan Muda Muhammadiyah, pengurus sinode GKE, tokoh pemuda dan perempuan.

Ketua Harian DPW PSI Kalteng, Rano Rahman mengatakan, selain untuk mempererat silahkan, kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai tempat untuk menyerap aspirasi terkait persoalan pertanahan secara umum maupun dari warga yang terdampak oleh mafia tanah.

“Melalui acara ini, PSI mencoba menjembantani warga dalam menyampaikan aspirasi langsung ke Wakil Menteri ATR/BPN terkait permasalahan pertanahan di Kota Palangka Raya dan input dari praktisi Hukum yang telah melakukan advokasi beberapa konflik agraria yang terjadi,” katanya, Jum’at 24 Maret 2023.

Sementara itu, Ketua DPW PSI Kalteng, Pancani Gandrung dalam sambutannya mengungkapkan, jika PSI siap mengawal kebijakan pemerintah, salah satunya pada persoalan pertanahan yang ada di masyarakat. “PSI akan terus menunjukan bahwa, kami selalu hadir dan benar-benar kerja untuk rakyat, masyarakat Kalteng,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni dalam paparannya menyampaikan terobosan dan program Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan sengkarut permasalahan agraria, serta memperluas ruang partisipasi publik.

Kementerian ATR/BPN meningkatkan fungsi kanal-kanal atau saluran aspirasi langsung dari masyarakat, baik melalui saluran langsung aplikasi Lapor dan juga layanan Whatsapp kementrian ATR/BPN.

Lebih lanjut pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina PSI tersebut mengatakan, penyelesaian pengaduan di tingkat wilayah menjadi bahan evaluasi kinerja internal kementerian, termasuk promosi maupun mutasi. Program kementerian ATR/BPN yang tidak kalah penting, yakni sertifikasi Rumah Ibadah dan layanan keagamaan lainnya.

“Kami memperjuangkan dan memastikan legalitas tanah, bangunan dan tanah di mana nama Tuhan disebut dan diagungkan harus ada kepastian dalam bentuk sertifikat. Baik masjid, pondok pesantren, gereja, vihara, pura dan yang lainnya kita dorong agar memiliki kapastian legalitasnya,” bebernya.

Selain sambutan oleh DPW PSI Kalteng dan paparan Raja Juli Antoni Wamen ATR / BPN acara dikemas dalam bentuk bincang santai dialog dengan peserta yang hadir dipandu oleh Kisno Hadi sekretaris DPW PSI Kalteng. Hadir juga sebagai nara sumber Ketua satgas anti mafia tanah Kalteng Watch Ir. Men Gumpul yang menyororoti persoalan administrasi pertanahan yang buruk dan Praktisi hukum Fidelis Harefa, SH, MH menyampaikan perspektif hukum konflik agraria di Kalteng khususnya Kota Palangka Raya.

(rzl/matakalteng.com)