Grand Design Pengendalian Kuantitas Kependudukan, Arah Kebijakan Masa Depan

NANGA BULIK – Bidang Kependudukan merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian Pemerintah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lamandau menggelar sosialisasi drand design pengendalian kuantitas penduduk sekaligus desiminasi dan advokasi pemanfaatan data profil program KKBPK Kabupaten Lamandau.

Kegiatan ini dibuka Bupati Lamandau H Hendra Lesmana, Aula Kantor Bappeda, 18 Juli 2019. Selain dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah, FKPD, Kepala OPD, juga diikuti puluhan peserta sosialisasi dari instansi dan pihak terkait.

Bupati Lamandau H Hendra Lesmana pada kesempatan itu menyampaikan bahwa Design Pengendalian kuantitas penduduk merupakan bagian dari grand design pembngunan kependudukan sebagai arah dari kebijakan kependudukan di masa datang.

“Pembangunan Kependudukan diharapkan sejalan dengan master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) dan master plan percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan di Indonesia,” ungkap Hendra.

Lanjutnya, grand design pengendalian Kependudukan ini mencakup lima hal pokok,diantaranya bidang pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas, pembangunan keluarga serta pengelolaan data base penduduk.

“Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan menjadi media pembentukan bagi seluruh stakeholder dalam keterkaitan dan konsistensi penyusunan grand design pembangunan kependudukan secara utuh. Kepada tim koordinasi penyusunan grand design pembangunan kependudukan Kabupaten Lamandau agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan seksama, sehingga dapat diimplementasikan dalam menyusun empat bidang grand design pembangunan kependudukan” pungkasnya.

Diketahui, dari empat sasaran design pembngunan kependudukan, Pemkab Lamandau baru menyusun satu grand design yakni bidang pengendalian kuantitas penduduk.

Sementara itu Kepala DP3AP2KB Lamandau Luhut Tampubolon mengatakan bahwa grand design pengendalian kuantitas penduduk ini telah disusun sejak 2018.
“Sosialisasi ini juga sebagai wadah untuk merumuskan beberapa grand design yang belum disusun, karena harus melibatkan beberapa OPD terkait, maka saya harap melalui sosialisasi ini dapat mempercepat proses perumusan dan penyusunannya,” ungkap Luhut.

Pihaknya bersama tim koordinasi hingga kini tetap berkomitmen untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Menurut Luhut, dengan kehadiran perwakilan dari BKKBN Provinsi ini dapat memberikan materi tentang pemanfaatan data sebagai parameter penyusunan grand design pembangunan kependudukan di Kabupaten Lamandau.

(btg/matakalteng.com)