SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 55 Kotim yang berlokasi di kawasan Wengga Metropolitan, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang. Proyek pendidikan terpadu yang menjadi program pemerintah pusat tersebut ditargetkan mulai digunakan pada tahun ajaran baru 2026.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur (Dinsos Kotim) Hawianan menyampaikan progres pembangunan sekolah saat ini terus mengalami peningkatan dan diperkirakan selesai bertahap hingga September mendatang. “Terkait pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kotim, saat ini progresnya sudah mencapai sekitar 53 persen berdasarkan informasi dari pelaksana. Informasi yang kami terima, target 30 Juni nanti ruang kelas dan asrama sudah diprioritaskan selesai,” kata Hawianan, Sabtu 23 Mei 2026.
Ia menjelaskan, pembangunan sekolah dilakukan secara bertahap dengan target utama penyelesaian ruang belajar dan asrama siswa terlebih dahulu agar aktivitas pendidikan bisa segera berjalan. “Mudah-mudahan September itu sudah clear semua targetnya,” ujarnya. Sekolah Rakyat Terintegrasi 55 Kotim dibangun di atas lahan hibah milik Pemerintah Kabupaten Kotim seluas sekitar 6,7 hektare. Seluruh area tersebut nantinya akan dilengkapi berbagai fasilitas pendidikan dan penunjang pengembangan bakat siswa.
“Luas tanah yang kita hibahkan itu sekitar 6,7 hektare. Semua fasilitas nantinya ada di dalam areal itu, mulai fasilitas olahraga, gedung pertemuan, tempat pengembangan bakat anak-anak sampai ruang terbuka hijau,” jelasnya. Menurut Hawianan, desain pembangunan sekolah sebelumnya telah melalui proses master plan yang disusun pemerintah pusat sebelum pembangunan dimulai. Bahkan desain kawasan sekolah dibuat terintegrasi mulai dari gerbang hingga penataan ruang terbuka.
“Dari gerbang sudah didesain sedemikian rupa. Sebelum membangun memang master plan-nya sudah ada. Kita sebelumnya memberikan surat izin dan persetujuan penggunaan gedung SPG, kemudian setelah melihat desainnya akhirnya disetujui,” katanya. Berdasarkan data pemerintah daerah dan Kementerian Pendidikan, Sekolah Rakyat Terintegrasi 55 Kotim berstatus sekolah negeri di bawah naungan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.
Lokasi permanennya berada di kawasan Wengga Metropolitan Baamang dan memiliki luas tanah mencapai 67.930 meter persegi. Sementara proses pembangunan fisik seluruhnya dilaksanakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Pemerintah daerah hanya bertugas membantu fasilitasi dan pengawasan di lapangan.
“Semua proses pembangunan dilaksanakan oleh pusat melalui Kementerian PU. Tugas kita di daerah dibentuk tim teknis untuk memantau dan memonitor apabila ada yang perlu difasilitasi,” ucap Hawianan. Ia mencontohkan, pemerintah daerah sempat membantu penyediaan tenda bagi pekerja proyek karena jumlah tenaga kerja di lokasi cukup banyak dan pengerjaan dilakukan secara maraton untuk mengejar target.
“Karena karyawannya sangat banyak dan bekerja mengejar target, kemarin Dinsos menyiapkan tenda tempat mereka istirahat supaya tetap bisa bekerja meskipun cuaca panas,” jelasnya. Sebelumnya, pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 55 Kotim juga sempat dimonitor langsung oleh tim Kementerian Sosial RI bersama Dinsos Kotim untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai standar dan target waktu.
Hawianan mengatakan sekolah tersebut nantinya akan menampung siswa dari jenjang SD, SMP hingga SMA dengan sistem pendidikan terpadu dan asrama. Pada tahap awal, masing-masing jenjang direncanakan menerima sekitar 90 siswa. “Kalau tidak salah tahun ini untuk semua jenjang dari SD, SMP dan SMA itu masing-masing sekitar 90 siswa. Jadi ada beberapa rombongan belajar,” katanya.
Selain siswa baru, sekitar 100 siswa yang saat ini sudah menjalani pembelajaran sementara di Islamic Center Sampit nantinya juga akan dipindahkan ke gedung permanen Sekolah Rakyat. Saat ini Sekolah Rakyat Terintegrasi 55 Kotim memang masih beroperasi sementara di kawasan Islamic Center Sampit, Jalan Jenderal Sudirman, Mentawa Baru Hulu, sambil menunggu pembangunan kampus permanen selesai.
Untuk tenaga pendidik, Hawianan menyebut seluruh proses seleksi tetap dilakukan pemerintah pusat. Namun pemerintah daerah tetap membantu pemetaan kebutuhan guru sesuai kondisi daerah. “Untuk tenaga pendidik nanti dari pusat juga. Kita hanya memfasilitasi apabila ada kebutuhan informasi, misalnya guru agama tertentu atau tenaga pendidik lain yang masih kurang,” ujarnya.
Sementara itu, proses penjaringan siswa dilakukan berbeda dengan sekolah pada umumnya. Dinsos Kotim menggunakan pendekatan langsung berbasis data kesejahteraan masyarakat. “Pendamping sosial PKH sudah mulai bergerak ke lapangan. Jadi tidak membuka pendaftaran seperti sekolah umum. Kita menggunakan data by name by address,” jelas Hawianan.
Ia menegaskan program Sekolah Rakyat diprioritaskan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 dalam data kesejahteraan sosial nasional. “Kalau memang tidak ada baru desil 3 sampai desil 4. Jadi memang benar-benar diprioritaskan untuk masyarakat tidak mampu,” tegasnya.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap membuka ruang verifikasi apabila ada warga miskin yang belum masuk dalam data nasional. “Nanti kalau ada usulan dari desa atau kelurahan tetap akan kita cek lapangan dulu. Karena ada juga masyarakat tidak mampu tetapi belum masuk data,” katanya.
Menurut Hawianan, minat masyarakat terhadap Sekolah Rakyat kini mulai meningkat seiring perkembangan pembangunan dan fasilitas yang disiapkan pemerintah. “Kalau dulu awal-awal susah mencari murid, sekarang sudah banyak yang datang ke dinas menanyakan. Tapi mekanismenya tetap seperti itu, bukan daftar langsung lalu diterima,” pungkasnya.
Pembangunan Sekolah Rakyat sendiri merupakan program nasional pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Konsep sekolah berasrama terpadu tersebut diharapkan mampu menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di daerah.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post