SAMPIT – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memastikan surat keputusan (SK) mutasi aparatur sipil negara (ASN) yang sempat beredar bukan merupakan produk resmi pemerintah daerah. Dari hasil pemeriksaan sementara, dokumen tersebut diketahui diperoleh dari ibu seorang ASN yang bekerja di BKPSDM.
Kepala BKPSDM Kotim, Kamaruddin Makkalepu mengatakan, pihaknya langsung melakukan klarifikasi terhadap ASN yang namanya tercantum dalam SK palsu tersebut setelah informasi diterima dari Wakil Bupati Kotim.
“Kami sudah menindaklanjuti yang bersangkutan yang ASN yang ada di dalam SK palsu tersebut melakukan klarifikasi, kemudian pihak-pihak lain di luar yang bersangkutan yang bisa jadi ada kaitannya,” katanya, Senin 11 Mei 2026.
Menurutnya, hasil verifikasi hingga saat ini belum menemukan bukti bahwa SK palsu itu dibuat oleh staf BKPSDM. Namun dari hasil pendalaman, dokumen tersebut diperoleh dari orang tua salah satu ASN di instansi tersebut.
“Hasil verifikasi kami sejauh ini belum mendapatkan bukti bahwa SK itu dibuat oleh staf BKPSDM. Yang kami dapatkan bahwa SK itu diperoleh dari ibunya seorang ASN BKPSDM,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pihaknya telah dua kali meminta klarifikasi kepada orang tua ASN tersebut maupun ASN yang bersangkutan. Dari hasil pemeriksaan, orang tua ASN mengaku pembuatan SK dilakukan tanpa sepengetahuan anaknya.
“Orang tuanya menyebutkan pembuatan SK itu tanpa sepengetahuan anaknya dan kami konfirmasi juga ke ASN yang bersangkutan katanya memang tidak tahu,” tegasnya.
Karena tidak ditemukan keterlibatan langsung ASN tersebut, BKPSDM menegaskan tidak dapat menjatuhkan sanksi administrasi kepegawaian terhadap yang bersangkutan. Sebab, orang tua ASN diketahui bukan bagian dari ASN pemerintah daerah.
“Walaupun anaknya ASN namun orang tuanya non ASN. Jadi kami tidak bisa melakukan sesuai administrasi kepegawaian kecuali tadi anaknya ada keterlibatan atau peran,” jelas Kamaruddin.
Meski demikian, pegawai berstatus PPPK paruh waktu yang namanya dikaitkan dalam kasus tersebut diketahui telah mengajukan pengunduran diri setelah persoalan itu ramai diberitakan.
“Yang bersangkutan mengundurkan diri mungkin karena pemberitaan yang ada merasa tidak nyaman dalam situasi ini dan dia mengajukan pengunduran diri berhenti sebagai ASN di BKPSDM,” ungkapnya.
Kamaruddin mengatakan, pengunduran diri tersebut telah diproses dan dalam waktu dekat status ASN yang bersangkutan akan resmi berakhir.
“Sudah kami tindaklanjuti ke pimpinan untuk diproses pemberhentian yang bersangkutan. Mudah-mudahan satu dua hari ini selesai karena dia statusnya PPPK paruh waktu,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan, SK palsu tersebut sebenarnya belum sempat digunakan karena masih berupa file digital dan belum ada dokumen fisik resmi. ASN yang tercantum dalam SK itu juga belum sempat melapor ke instansi tujuan.
“SK itu baru file dikirim ke yang bersangkutan, fisiknya tidak ada dan yang bersangkutan masih menunggu aslinya,” katanya.
BKPSDM kembali mengingatkan masyarakat agar tidak mempercayai pihak ketiga yang menawarkan jasa pengurusan mutasi maupun administrasi kepegawaian dengan imbalan tertentu.
“Kami sudah wanti-wanti pelayanan kami semuanya gratis. Kalau ada yang menawarkan jasa jangan dipercaya,” tandasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post