SAMPIT – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) di Kecamatan Seranau kembali menegaskan persoalan infrastruktur sebagai kebutuhan paling mendesak masyarakat. Dalam forum yang dipimpin langsung Wakil Bupati Kotawaringin Timur Irawati bersama jajaran SOPD tersebut, berbagai usulan disampaikan, dengan perhatian utama tertuju pada kondisi jalan yang menjadi akses vital antar desa dan kecamatan.
Anggota DPRD Kotim Daerah Pemilihan II, Abdul Kadir, menyampaikan bahwa pelaksanaan musrenbang berjalan sebagaimana mestinya dengan dihadiri unsur pemerintah daerah dan DPRD.
“Tadi kegiatan berjalan seperti biasa yaitu musyawarah rencana pembangunan daerah yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kotim Ibu Irawati bersama SOPD, dan kami dari DPRD turut hadir dalam kegiatan itu,” ujarnya, Selasa 27 Januari 2026.
Dari hasil pembahasan, Abdul Kadir menegaskan bahwa infrastruktur jalan menjadi prioritas utama masyarakat Kecamatan Seranau. Salah satu yang paling disorot adalah jalan di wilayah Cempaka Mulia yang kini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
“Yang paling utama di Kecamatan Seranau itu adalah infrastruktur, terutama jalan. Kami sepakat dengan pemerintah daerah untuk mendorong pemerintah provinsi agar segera merealisasikan jalan di Cempaka Mulia yang dulu kewenangan kabupaten, sekarang sudah menjadi kewenangan provinsi,” jelasnya.
Ia menambahkan, jalan poros tersebut sangat bergantung pada alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui pemerintah provinsi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, realisasinya dinilai tidak maksimal.
“Jalan poros itu yang kami dorong supaya pemerintah provinsi tetap menyalurkan jatah dari pusat dan jangan sampai dipotong. Selama beberapa tahun ini anggarannya disilangkan terus sehingga tidak kunjung terealisasi. Ceritanya hanya dapat sekitar 400 meter saja, padahal anggarannya puluhan miliar dan itu hanya untuk jalan,” ungkap Abdul Kadir.
Menurutnya, alasan efisiensi anggaran memang sempat disampaikan, namun DPRD menilai terlalu banyak anggaran yang hilang dan tidak sebanding dengan hasil di lapangan. Padahal, jalan tersebut merupakan akses vital bagi perekonomian masyarakat serta menjadi penghubung antar desa dan kecamatan di wilayah Seranau.
Ke depan, Abdul Kadir memastikan Pemerintah Kabupaten Kotim bersama DPRD akan kembali mengusulkan persoalan ini dalam Musrenbang tingkat provinsi. Di sisi lain, komunikasi politik juga akan terus dilakukan dengan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya Komisi IV.
“Nanti pemda Kotim bersama DPRD akan menghadiri musrenbang provinsi untuk mengusulkan ini. Sambil berjalan, kami juga mengomunikasikan dengan DPRD Komisi IV agar mengusulkan hak kita ini, apalagi sekarang DBH sawit kita juga turun, hanya sekitar Rp9 miliar, sementara infrastruktur banyak dibiayai dari DBH sawit,” katanya.
Selain mengandalkan dukungan provinsi dan pusat, DPRD Kotim juga bersepakat untuk mengambil langkah konkret di tingkat kabupaten. Abdul Kadir menyebutkan, para anggota DPRD akan bersama-sama mengarahkan dana aspirasi untuk perbaikan jalan kecamatan di wilayah Seranau.
“Kami tadi juga bersepakat bersama kawan-kawan DPRD agar urunan dana aspirasi bisa diarahkan ke jalan kecamatan yang ada di Seranau, itu sekitar 600 meter,” ujarnya.
Tak hanya jalan, usulan pembangunan jembatan juga menjadi bagian penting dalam musrenbang tersebut. Abdul Kadir menjelaskan bahwa dalam satu paket usulan jalan poros terdapat sekitar 25 jembatan dan box culvert yang perlu penanganan.
“Untuk jembatan juga akan diusulkan bersamaan dengan jalan poros tadi. Di dalamnya itu ada 25 jembatan dan box culvert. Saat ini penanganannya baru sampai Mentaya Seberang, belum sampai Desa Ganepo dan desa-desa lainnya, masih banyak yang perlu dibangun,” jelasnya.
Sementara itu, di sektor pendidikan, musrenbang juga menghasilkan sejumlah usulan meski tidak menjadi prioritas utama. Di antaranya adalah rehabilitasi infrastruktur SMP Negeri Satu Atap di Desa Batuah, serta usulan pembangunan dan peningkatan sarana PAUD di Desa Ganepo.
“Hasil musrenbang itu yang paling utama tetap jalan poros. Untuk pendidikan ada juga usulan, seperti SMP Satu Atap di Desa Batuah untuk rehabilitasi, dan PAUD yang ada di Desa Ganepo,” pungkas Abdul Kadir.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post