SAMPIT – Pola pembinaan Purna Paskibraka di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kini mengalami perubahan signifikan seiring penguatan peran mereka sebagai Duta Pancasila. Tidak hanya soal kedisiplinan, pembinaan saat ini lebih menekankan pada penguatan karakter, wawasan kebangsaan, serta kesiapan menjadi pionir di lingkungan sekolah dan masyarakat.
Kepala Kesbangpol Kotim, Rihel menjelaskan bahwa dari idealnya tujuh orang yang diharapkan hadir sebagai perwakilan, hanya tiga orang yang dapat mengikuti agenda pelantikan pengurus duta Pancasila.
“Sebenarnya idealnya ada tujuh orang yang hadir, mewakili ada tiga, kemudian empat orang tidak hadir. Satu itu di Jawa kuliah, satunya ikut tes TNI, dua orang sudah bekerja. Nah, jadi sudah disampaikan dan diizinkan, sehingga yang bisa hadir cuma tiga orang,” ujarnya, Selasa 9 Desember 2025.
Menurut Rihel, ketiga orang tersebut nantinya akan berperan sebagai perwakilan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh DPPPI Jakarta, mengingat pola pembinaan saat ini sudah berbeda dibandingkan sebelumnya.
Ia menegaskan, Purna Paskibraka kini secara resmi juga berstatus sebagai Duta Pancasila, sehingga pendekatan pembinaannya ikut berubah.
“Karena memang polanya berbeda. Kalau dulu itu tidak ada seperti ini. Sekarang sudah masuk Purna Paskibraka Duta Pancasila. Jadi kaitannya dengan paski-paski dan pola pembinaan juga berbeda. Kalau dulu polanya keras, bikin hukum macam-macam. Sekarang tidak boleh berkata kasar pun tidak boleh, jadi mindset-nya sudah jauh berubah,” jelasnya.
Ia menambahkan, para Purna Paskibraka ini juga akan didorong untuk kembali ke sekolah-sekolah sebagai pionir. Tujuannya agar mereka dapat menjadi contoh dan membantu regenerasi Pasukan Pengibar Bendera untuk tahun-tahun berikutnya.
“Nanti ini kita minta juga mereka ke sekolah-sekolah. Paling tidak perwakilan sekolah yang sudah ada itu menjadi pionir. Karena mereka tidak bisa ikut lagi, mereka nanti akan kembali ke sekolah-sekolah untuk bisa membina paski tahun depannya,” kata Rihel.
Rihel menerangkan bahwa masa tugas Purna Paskibraka yang saat ini dibina akan berlangsung hingga sekitar Mei 2026, sebelum nantinya digantikan oleh angkatan baru. Pola pembinaan ini bersifat lintas tahun, karena setiap peringatan 17 Agustus akan selalu melibatkan formasi atau anggota baru.
“Hitungannya mereka bekerja lintas tahun sampai 2026. Nanti pas 17 Agustus pasti yang baru, kemudian berlanjut lagi sampai 2027,” ujarnya.
Terkait penguatan wawasan kebangsaan, Rihel mengungkapkan bahwa beberapa daerah seperti Seruyan dan Katingan telah lebih dahulu melaksanakan kunjungan atau studi kebangsaan ke berbagai daerah di Indonesia. Kotim sendiri direncanakan akan menyusul pada 2026.
“Kalau di Seruyan dan Katingan ada mereka study tour ke daerah lain, itu merupakan wawasan kebangsaan. Ada yang ke Jakarta, ada yang ke Bandung. Kita di Kotim mungkin 2026 nanti. Kemarin karena dananya agak kurang, jadi belum bisa diberangkatkan di 2025,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Rihel menegaskan bahwa keikutsertaan Purna Paskibraka sebagai Duta Pancasila sepenuhnya merupakan keinginan pribadi, karena proses pendaftarannya dilakukan langsung ke pusat dan melalui seleksi ketat.
“Untuk jadi Duta Pancasila, mereka mendaftar ke pusat. Nanti akan diseleksi, tidak semua terpilih. Dilihat kemampuannya, akademiknya, bahasa Inggrisnya, pengetahuan Pancasilanya. Jadi seleksinya jauh lebih ketat,” jelasnya.
Kesbangpol Kotim, lanjut Rihel, hanya berperan memberikan rekomendasi. Hasil akhir sepenuhnya ditentukan oleh tim seleksi pusat di Jakarta.
“Kita hanya merekomendasikan boleh berangkat ikut, tapi hasil tesnya mereka sendiri. Yang mengetes orang Jakarta,” tegasnya.
Dengan demikian, Rihel menekankan bahwa keterlibatan Purna Paskibraka dalam kepengurusan maupun keanggotaan Duta Pancasila bukan karena penunjukan, melainkan murni atas kehendak dan komitmen pribadi masing-masing.
“Keikutsertaan mereka atas kehendak diri sendiri, mengikuti tes dan mendaftarkan diri sendiri,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post