SAMPIT – Pembangunan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai menunjukkan progres meski masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan.
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kotim, Johny Tangkere, mengungkapkan hingga saat ini baru enam koperasi yang sudah terbentuk dan mulai beroperasi di daerah tersebut.
“Untuk sementara baru enam koperasi Merah Putih yang sudah berjalan. Salah satunya di Jemaras, Kecamatan Cempaga, dan di sana sudah lengkap, bahkan sudah menjual gas elpiji,” ujar Johny Tangkere, Sabtu 18 Oktober 2025.
Johny menjelaskan, pembangunan gedung Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih merupakan bagian dari program nasional yang digagas pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh PT Agrinas Pangan di seluruh Indonesia. Di Kotim sendiri, dua lokasi menjadi titik awal peletakan batu pertama, yakni di Desa Eka Bahurui dan Kelurahan Baamang Barat.
“Peletakan batu pertama ini menjadi tahap awal pembangunan gedung KDMP yang bentuknya menyerupai ruko. Untuk saat ini memang belum ada regulasi yang jelas dari pusat, namun pembangunannya tetap kita dukung karena ini bagian dari program pemerintah untuk penguatan ekonomi kerakyatan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Johny menyampaikan bahwa Pemkab Kotim melalui Diskop UKM Perindag berperan dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dan sistem organisasi koperasi. Salah satu langkah konkret yang sudah dilakukan yakni penugasan 20 petugas lapangan yang diangkat langsung oleh Kementerian Koperasi dan UKM.
“Masing-masing petugas akan mendampingi 10 desa atau koperasi selama beberapa bulan. Mereka digaji oleh Kementerian sebesar Rp7 juta per bulan agar bisa fokus membantu koperasi ini sampai benar-benar berjalan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, tahap berikutnya akan dilakukan sosialisasi lanjutan oleh pihak kementerian yang dijadwalkan pada 23 atau 24 Oktober mendatang. Sosialisasi ini akan menjadi forum penting untuk memperkuat pemahaman pengurus koperasi terkait sistem operasional dan akses pendanaan.
“Sampai saat ini memang belum ada koperasi yang mengajukan dana melalui aplikasi Simkopdes. Nanti setelah mereka siap secara administrasi dan pelaporan, baru bisa diverifikasi. Untuk koperasi di tingkat kelurahan, nantinya akan langsung dibawahi oleh bupati,” terang Johny.
Ia menyebut, koperasi yang sudah berjalan saat ini masih menggunakan dana swadaya dari anggota karena belum bisa mengakses modal pemerintah. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan jaringan internet di sejumlah daerah serta minimnya kemampuan teknis pengurus dalam menyusun proposal berbasis sistem daring.
“Dari total 185 koperasi yang terbentuk, baru enam yang bisa benar-benar berjalan. Ini karena proses pengajuan modal tidak semudah yang dibayangkan. Sistemnya semua digital, jadi harus dilatih dulu. Di daerah-daerah seperti Bukit Santuai dan Tualan Hulu, jaringan internet juga masih sulit, ini menjadi tantangan tersendiri,” ujarnya.
Johny menegaskan, pihaknya akan terus memberikan pendampingan dan pelatihan kepada pengurus koperasi agar mereka siap mengakses program bantuan pemerintah dan menjalankan usaha secara mandiri. Ia optimistis, dengan kerja sama antara pemerintah daerah dan kementerian, seluruh koperasi Merah Putih di Kotim akan segera beroperasi penuh.
“Kami akan terus dampingi hingga koperasi ini benar-benar bisa jalan dan mandiri. Harapan kami, koperasi Merah Putih bisa menjadi penggerak ekonomi baru bagi masyarakat desa dan kelurahan di Kotim,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post