SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menegaskan komitmennya dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan akuntabel.
Hal itu ditegaskan Wakil Bupati Kotim, Irawati, saat menghadiri rapat paripurna ke-12 masa persidangan III tahun sidang 2025 di DPRD Kotim, Jumat 13 Juni 2025 dalam rangka penandatanganan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
“Perlu komitmen bersama yang kuat untuk menindaklanjuti temuan-temuan pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Capaian realisasi tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan bagian dari sistem pengendalian internal pemerintah dan menjadi salah satu bahan pertimbangan penting dalam menentukan opini BPK,” ujar Irawati, Jumat 13 Juni 2025.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah melalui instansi terkait telah menyusun dan menjalankan action plan atau langkah-langkah konkret dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.
Langkah ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola keuangan yang transparan dan bertanggung jawab.
Tak hanya soal keuangan, Irawati juga menyampaikan bahwa tantangan pembangunan daerah masih sangat kompleks. Mulai dari persoalan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM), hingga perlambatan laju pertumbuhan ekonomi.
Oleh karena itu, seluruh program dan kegiatan yang dirancang dalam APBD ke depan akan diarahkan untuk mengatasi permasalahan tersebut secara terukur dan berkelanjutan.
“Kami sangat menyadari bahwa apa yang telah dilaksanakan selama ini tentu masih belum sempurna, baik dalam pelaksanaan pembangunan maupun pengelolaan keuangan. Maka dengan semangat kerja keras, serta masukan yang konstruktif dari DPRD sebagai mitra strategis, kita akan terus meningkatkan kinerja ke arah yang lebih baik,” katanya.
Irawati juga menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar daerah dapat lebih mandiri secara fiskal. Selain itu, pelaksanaan kegiatan juga harus dilakukan seoptimal mungkin agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan merata oleh seluruh masyarakat Kotim.
“Kami berharap APBD berikutnya benar-benar menyentuh persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Program yang dirancang harus bersifat solutif, berpihak pada rakyat, dan disusun dengan efisiensi tinggi agar tidak terjadi pemborosan anggaran,” tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, Irawati berharap sinergi yang telah terbangun antara legislatif dan eksekutif dapat terus ditingkatkan demi mempercepat pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kotim.
“Jalinan kerja sama yang baik ini harus terus kita pelihara. Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk membawa Kotawaringin Timur menuju daerah yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post