SAMPIT – Pemerintah Desa Patai, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) untuk membahas prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2025.
Dalam musyawarah yang dilakukan pada Rabu 26 Februari 2025, pemerintah desa bersama perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta perwakilan warga sepakat untuk menyesuaikan program pembangunan desa dengan kebijakan daerah, provinsi, dan pusat, khususnya di sektor ketahanan pangan.
Kepala Desa Patai, Hendrik K., menyampaikan bahwa Musdes ini bertujuan untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan desa agar lebih efektif dan berdaya guna.
“Penggunaan Dana Desa 2025 harus sejalan dengan program prioritas pemerintah di tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat. Tahun ini, fokus utama yang akan kami dorong adalah sektor ketahanan pangan agar dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” ujar Hendrik, Kamis, 27 Februari 2025.
Dalam pembahasan Musdes, ketahanan pangan menjadi isu sentral mengingat pentingnya pemenuhan kebutuhan pangan secara berkelanjutan bagi masyarakat desa. Hendrik menegaskan bahwa berbagai program akan diarahkan untuk memperkuat produksi pangan lokal, mendukung petani, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan sektor pertanian dan peternakan.
“Ketahanan pangan menjadi sangat krusial, terutama dalam menghadapi kondisi ekonomi yang fluktuatif serta ancaman perubahan iklim yang dapat berdampak pada hasil pertanian. Kami ingin memastikan bahwa desa memiliki cadangan pangan yang cukup dan sistem produksi yang berkelanjutan,” jelasnya.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, Desa Patai akan mengalokasikan Dana Desa Peningkatan Infrastruktur, membangun dan memperbaiki irigasi, akses jalan usaha tani, serta penyediaan sarana pertanian yang lebih modern, dukungan bagi Petani dan Peternak, penyediaan bibit unggul, pupuk, serta pelatihan bagi petani agar hasil produksi meningkat dengan Bumdes Patai.
Pengembangan Lahan Pangan Desa, mendorong pemanfaatan lahan desa untuk pertanian produktif, termasuk sistem pertanian terpadu, ketahanan Pangan Berbasis Masyarakat, menggalakkan program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pekarangan rumah tangga untuk tanaman pangan.
Musyawarah ini juga menekankan pentingnya keselarasan program desa dengan kebijakan pemerintah daerah. Hendrik menyebutkan bahwa pemerintah desa akan terus berkoordinasi dengan dinas terkait di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) agar setiap kebijakan dapat berjalan selaras dan mendapatkan dukungan yang lebih luas.
“Kebijakan pembangunan desa harus berjalan sinergis dengan program pemerintah di tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat. Jika kita bergerak dalam satu visi yang sama, maka efektivitas penggunaan Dana Desa akan semakin optimal dan bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.
Selain sektor ketahanan pangan, program prioritas lainnya, seperti penguatan ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat, serta perbaikan infrastruktur dasar yang mendukung kesejahteraan warga.
Hendrik berharap masyarakat dapat turut serta aktif dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan. Ia juga menegaskan bahwa transparansi dalam penggunaan Dana Desa menjadi prioritas utama agar masyarakat bisa ikut mengawasi dan merasakan manfaat langsung dari setiap program yang dijalankan.
“Kami mengajak seluruh warga untuk bersama-sama mendukung dan mengawal jalannya program ini. Ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga butuh partisipasi aktif masyarakat agar program ini benar-benar berhasil,” pungkasnya.
(gus/matakalteng)
Discussion about this post