SAMPIT – Anggota DPRD Kotawaringin Timur SP Lumban Gaol menyampaikan, anggaran pokok pikiran anggota DPRD sangat penting karena menyentuh langsung pada kesejahteraan masyarakat sehingga harus diperjuangkan meski saat ini tengah dalam efisiensi anggaran sesuai instruksi pemerintah pusat.
“Karena efisiensi anggaran itu mestinya diterapkan pada kegiatan yang tidak mendesak sementara untuk anggaran pokir DPRD ini semua bersentuhan langsung pada masyarakat, terutama melalui aspirasi di setiap daerah pemilihan masing-masing anggota,”ujarnya, Jumat 28 Februari 2025.
Menurutnya, pokir adalah hasil diskusi serta masukan yang sejalan dengan tujuan efisiensi dari pemerintah pusat karena dana ini digunakan untuk hal yang benar-benar mendesak bagi kepentingan masyarakat.
“Contohnya di daerah pemilihan 1 yaitu Kecamatan MB Ketapang dana ini digunakan untuk menyalurkan aspirasi kepada kelompok peternakan, perikanan, pertanian, UMKM yang tujuannya tentu meningkatkan ekonomi masyarakat,”tegasnya.
Untuk itu dirinya menilai dana pokir DPRD seharusnya tidak terpengaruh efisiensi terutama karena adanya pemotongan anggaran dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil sawit yang mencapai Rp 141 miliar. Mengingat menurut Gaol, dana pokir DPRD Kotim sebesar Rp 2 miliar per anggota tergolong masih kecil jika dibandingkan kabupaten lain yang memiliki penduduk lebih sedikit dari kabupaten Kotim.
“Jika kita hitung dari realisasi PAD Kotim sekitar Rp300 miliar maka ketika anggota DPRD masing-masing mendapatkan pokir Rp2 miliar, totalnya hanya sekitar Rp80 miliar. Sehingga ini masih dalam batas wajar apalagi digunakan untuk penyaluran aspirasi masyarakat,”ungkapnya.
Dirinya menegaskan jika pokir mengalami penurunan di bawah dari Rp2 miliar maka akan ada banyak program usulan masyarakat yang terpaksa dicoret, sehingga bisa membawa dampak negatif karena DPRD adalah wakil rakyat yang bertugas memperjuangkan kepentingan masyarakat.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post