SAMPIT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) kembali berhasil meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang ke sepuluh kalinya secara berturut-turut untuk laporan keuangan tahun anggaran 2023 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI melalui Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng).
“Alhamdulillah, Kabupaten Kotim berhasil meraih penghargaan. Ini yang ke sepuluh untuk penghargaan WTP laporan keuangan kita tahun 2023,” kata Bupati Kotim Halikinnor, Senin 20 Mei 2024.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan keuangan tersebut dilaksanakan di kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah di Palangka Raya. Penghargaan tersebut langsung ia terima dan didampingi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotim, Rinie Enderson.
Dikatakan, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Tengah telah berkenan melakukan audit terhadap LKPD tahun anggaran 2023 melalui pemeriksaan interim atau pendahuluan pada bulan Februari tahun 2024 dan pemeriksaan subtantif atau rinci yang dilaksanakan 14 Maret – 29 April 2024.
Halikinnor menyampaikan terima kasih atas kerja keras, kekompakan dan dukungan semua pihak. Ini merupakan kebanggaan seluruh masyarakat.
Menurutnya, penghargaan ini sebagai motivasi pihaknya untuk terus menerus memperbaiki tata pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporannya agar yang lebih baik dan membawa manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat.
“Selajutnya dalam menindaklanjuti temuan-temuan dalam pemeriksaan, kami telah menyusun rencana aksi yang dalam implementasinya kami mohon bimbingan dan arahan dari bpk ri agar dapat diselesaikan tepat waktu, ” ucapnya.
Capaian opini WTP yang ke sepuluh kalinya ini merupakan bukti komitmen dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Kotim untuk mematuhi aturan serta terus memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah, dalam hal ini memberikan kualitas laporan keuangan yang baik.
“Capaian ini tentunya tidak terlepas dari
sinergi dari seluruh pemangku kepentingan pemerintah daerah dan semua pihak di Kabupaten Kotim. Tapi meski begitu, kita tidak boleh terlena karan masih ada yang perlu diperbaiki dan dibenahi dengan harapan laporan keuangan kita kedepannya semakin baik lagi dan mampu mempertahankan penghargaan ini, ” sampainya.
Lanjutnya, karena kedepan tantangan yang harus dihadapi Pemkab Kotim yaitu masalah pertangungjawaban, keadilan serta kesejahteraan masyarakat, diantaranya
penyesuaian / penyederhanaan atas regulasi tata kelola pemerintah daerah yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan atau regulasi – regulasi pusat yang baru.
“Dan disiplin dan bijaksana dalam menggunakan sumber dana untuk pembiayaan program-program kegiatan yang telah ditentukan serta inovasi nyata dan prioritas untuk program kegiatan yang bisa berdampak langsung terhadap keadilan, kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi masyarakat kita,” tutupnya.
(Dev/matakalteng)
Discussion about this post