SAMPIT – Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) merupakan barometer perekonomian di Kalimantan Tengah (Kalteng) karena letaknya yang strategis dan banyaknya investasi terutama di bidang perkebunan kelapa sawit. Namun, angka pengangguran di wilayah itu masih terbilang tinggi. Rata-rata pengangguran di usia produktif.
“Tingginya penduduk usia produktif yang menganggur tentu menjadi permasalahan besar bagi kita, karena selain pada menurunnya daya beli masyarakat yang mengakibatkan menurunnya permintaan dan penawaran agregat, dampak sosial politik juga sangat terpengaruh,” kata Bupati Kotim, Halikinnor, Kamis 30 November 2023.
Lanjutnya, seperti meningkatnya angka kriminalitas maupun kegiatan ekonomi ilegal lainnya. Sehingga pemerintah lebih banyak mengalokasikan sumber daya untuk kebutuhan jaring pengaman sosial, biaya sosial yang tinggi mengakibatkan terjadinya ketidak seimbangan neraca keuangan negara dan daerah, dikhawatirkan dapat terjebak pada Resesi ekonomi.
Disebutkannya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, jumlah tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kotawaringin Timur sebesar 5,0% . Meskipun angka itu ada penurunan per Agustus 2023 menjadi 4,77%, tetapi masih lebih tinggi daripada Provinsi Kalteng 4,10%.
“Sekalipun ada indikasi perbaikan pasca pandemi Covid-19 tetapi distribusi TPT menurut pendidikan masih teratas itu tamatan SMK kejuruan 10,88% dan diikuti tamatan SMP 6, 50%, perguruan tinggi 5,04%, SMA 4,80% dan SD lebih dari 3,71,” sebutnya.
Melihat trend dalam tiga tahun terakhir disampaikan Halikin, jumlah tamatan SMK dan sederajat masih tertinggi penyumbang angka pengangguran bahkan tahun 2022 lebih tinggi dari tahun 2021 yaitu 9,76%.
Padahal menurutnya, SMK termasuk dalam vokasi yang seharusnya para lulusan SMK sudah siap bekerja dengan keterampilannya dan semestinya bisa menjadi ekonomi strategi dimana akan mengasah kompetensi seorang sesuai kemampuan.
“Jika melihat struktur penduduk yang bekerja, masih dominan oleh pendidikan tamatan di atas SD, SMK atau SMK sederajat dan SMP. Sementara tamatan perguruan tinggi hanya 7,49%,” ungkapnya.
Tentu kondisi realitas struktur angkatan kerja di Kotim mengharuskan pihakya untuk mampu mengurai permasalahan dan isu-isu serta upaya antisipatif terhadap implikasi konvergensi di era disrupsi teknologi melakukan desain dalam perumusan arah kebijakan transformasi ketenagakerjaan terutama penempatan kerja pendidikan dan pelatihan vokasi di masa depan.
“Untuk itu pemerintah Kotim sejalan dan mendukung pemerintah pusat guna melaksanakan rumusan kebijakan yang adaptif resilian dan inklusif dalam mapping, diversifikasi, spesialisasi dan employment kebijakan tersebut meliputi reformasi dan transformasi pendidikan dan pelatih vokasi oktaminisasi, sistem informasi dan layanan pasar kerja perluasan kesempatan kerja jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang adaptif dan hubungan industrial yang harmonis,” paparnya.
(dev/matakalteng.com)
Discussion about this post