SAMPIT – Tenaga kontrak (Tekon) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) bisa bernafas lega, pasalnya pemerintah daerah setempat akan mempertahankan tenaga kontrak. Namun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat diminta tidak lagi menambah tekon ini.
“Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) pada 23 November 2023 itu semua tenaga kontrak dihapuskan, tetapi Menpan baru saja menyampaikan bahwa tekon tidak akan mengalami pemberhentian secara kerja secara masal, ” kata Bupati Kotim Halikinnor, Selasa 8 Agustus 2023.
Hal itu ia ungkapkan saat membuka kegiatan Seminar Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) oleh MKKS Mentaya Hagatang di Gedung Serba Guna, Sampit. Kegiatan tersebut dihadiri kepala sekolah dan guru-guru.
Menurut Halikin, keputusan Menpan RB untuk mempertahankan tekon itu setelah mendapat masukan dan saran dari kepala daerah termasuk dari dirinya. Karena dirinya yang pertama menolak atau tetap ingin mempertahankan tekon saat pemerintah pusat membuat kebijakan akan menghapus.
“Karena saya yang membuat video tetap akan mempertahankan tenaga kontrak. Alhamdulillah itu dipertimbangkan artinya sesuai kebutuhan, sepanjang menjadi kebutuhan dan tidak mengganggu kemampuan keuangan daerah itu bisa dipertahankan,” ujarnya.
Oleh sebab itu juga, ia mengingatkan kepada OPD yang ada di lingkup Pemkab Kotim agar tidak menambah tekon lagi. Pasalnya saat ini yang menjadi prioritas adalah guru dan nakes.
“Tapi saya ingatkan OPD-OPD jangan menambah tekon kalau tidak dibutuhkan. Ini kita prioritaskan hanya untuk nakes dan tenaga pendidikan agar masyarakat dapat tetap terlayani itu urusan wajib,” tegasnya.
Sementara jika kecamatan memerlukan tenaga kontrak yang sifatnya teknis, maka harus melalui penilaian dari pemerintah setempat yaitu tes. Sehingga tekon yang dibutuhkan sesuai dan dapat bekerja dengan baik.
“Kita akan tes uji kompetensinya kalau memang sangat dibutuhkan, kalau hanya mengangkat tekon yang nanti cuma duduk-dudukan, mending kita menambah TPP daripada pegawai yang kerjanya tidak maksimal, ” pungkasnya.
(dev/matakalteng.com)
Discussion about this post