SAMPIT – Saat masa aksi dari tenaga kontrak (tekon) yang mendatangi DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) untuk meminta kontrak mereka diperpanjang, ternyata ada keluhan lain yang disampaikan selain pemutusan kontrak yang dirasa tidak adil, yakni intensif tenaga kontrak kesehatan belum dibayarkan selama 17 bulan.
Risa mewakili nakes dari Puskesmas Pundu mengatakan, sejak Februari 2021 sampai Juni 2022 intensif seluruh tekon kesehatan belum dibayarkan. Belum bebas dari mimpi buruk itu, mereka lagi-lagi harus dihadapkan dengan mimpi buruk lain yaitu pemutusan kontrak.
“Untuk melayani persalinan di daerah kami, hampir semua tekon, sekarang saja kewalahan menangani. Apalagi jika kami dipecat. Tolong diutamakan putra putri daerah asal pelosok, kebanyakan dari daerah lain hanya batu loncatan. Nanti mengajukan surat pindah, sementara kami benar-benar mengabdi untuk daerah kami,” tegasnya, Senin 4 Juli 2022.
Sementara itu Selvina dari Puskesmas Tumbang Penyahuan mengatakan, kalau memang untuk mengikuti aturan pemerintah yang mengharuskan menghapus tekon, pihaknya berharap seluruhnya langsung dihapuskan seperti di Palangka Raya. “Kenapa tidak seperti di Palangka Raya, langsung dihapus semua,” ujarnya.
Ditambahkan juga oleh Fitriani dari SDN 6 Baamang Tengah, ia sudah mengabdi sejak tahun 2007 sampai sekarang, namun harus menelan kenyataan pahit atas balasan pengabdiannya tersebut.
“Kami menganggap tes itu tidak transparan namun kami juga tidak mau ada tes yang diulang, kami sudah mengabdi sangat lama, disuruh kuliah lagipun kami lakukan namun tidak bisa juga kontrak kami diperpanjang. Kalau kami diputus kontraknya, kami tidak bisa lagi ikut tes PPPK karena syaratnya harus aktif data dapodiknya yaitu harus tetap menjadi tekon. Masa kami yang mengabdi lama kalah dengan anak-anak yang baru. Padahal pengalaman kami selama mengabdi sudah banyak,” pungkasnya.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post