SAMPIT – Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) merupakan salah satu wilayah yang terdapat banyak Perusahaan Besar Swasta (PBS) dari berbagai bidang. Namun yang lebih dominan adalah di bidang perkebunan kelapa sawit, yang jumlah mencapai puluhan dengan luas wilayah mencapai ratusan hektar.
Meski banyak terdapat PBS, namun belum ada dampak positif yang besar bagi pembangunan Kotim maupun kesejahteraan masyarakat secara langsung. Hal ini diutarakan oleh Bupati Kotim Halikinnor. “Sampai sekarang perkebunan yang ada di wilayah kita ini belum ada manfaatnya secara langsung yang dirasakan masyarakat Kotim,” katanya, Senin 6 Juni 2022.
Sebanyak 58 perusahaan dengan luasan sekitar 700 hektar itu sejauh ini belum memiliki manfaat lebih dan secara langsung bagi daerah ini. Pasalnya pajak dari perusahaan itu langsung ke Pemerintah Pusat. Sehingga daerah ini hanya sebagai tempat, sementara keuntungan diambil oleh pusat.
Sehingga percepatan pembangunan di daerah sangat lambat. Apalagi adanya pandemi Covid-19, sejumlah anggaran daerah dipotong oleh Pemerintah Pusat. “Tantangan saat ini luar biasa, dana alokasi umum (DAU) Kotim sebesar Rp 987 miliar menjadi Rp 700 miliar, PAD dari 175 hingga 200 miliar rupiah turun saat Covid-19. Tapi mulai tahun 2023, saya naikkan target menjadi setengah triliun atau Rp 500 miliar,” sebutnya.
Oleh sebab itu dirinya bersama sejumlah kepala daerah akan kembali menemui pejabat pusat. Dalam waktu dekat ini dirinya akan berhadapan dengan Menteri Kemaritiman guna memperjuangkan dana bagi hasil dari PBS tersebut. Disebutnya, anggaran yang dimiliki tidak sebanding dengan luas wilayah. Sehingga masih banyak jalan yang rusak dan desa yang gelap, meski potensi yang dimiliki cukup besar.
“Oleh sebab itu saya akan teriakkan dengan pusat terkait ini. Saya ingin memperjuangkan agar sawit ini jangan hanya menjadi musibah bagi Kotim, tapi harus menjadi berkah. Mudahan dengan pertemuan yang kita lakukan keinginan kita dana bagi hasil bisa terwujud sehingga kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kotim tercapai,” terang Halikinnor.
Tidak hanya itu, dirinya juga meminta agar ASN yang ada di wilayahnya berpikir sebagai entrepreneur untuk memajukan daerah ini. Agar target PAD pada tahun 2023 tercapai secara maksimal. “Ini mulai saya genjot dengan teman-teman. Kita ASN namun jangan berpikir ASN tapi berfikir bahwa kita Entrepreneur. Bagaimana caranya darah kita maju. Makanya pada 2023, PAD dari Rp 175 jadi Rp 500 miliar. Tapi tidak membebani rakyat, saya telah membuat beberapa kebijakan. Salah satunya, kita akan menghantam perusahaan yang ada,” tutupnya.
(Dev/matakalteng.com)
Discussion about this post