SAMPIT – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor meminta agar uang sewa rumah dinas guru yang dibangun oleh pemerintah ditiadakan. Hal itu ia ungkapkan di hadapan para guru yang ada di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang saat kegiatan roadshow Dinas Pendidikan Kotim.
“Mulai 1 Januari nanti tidak boleh ada lagi pungutan uang sewa kepada guru, kecuali masyarakat umum yang menempati rumah itu,” katanya, Selasa 23 November 2021.
Meski sebenarnya itu merupakan salah satu menjadi pendapatan asli daerah (PAD) Kotim. Dan terkait sewa tersebut memang telah diatur bahwa mereka yang menempati rumah dinas guru itu akan dikenakan kontribusi sewa. Terutama bagi masyarakat umum yang menempati rumah dinas itu. “Peraturannya mengatakan bahwa siapapun yang menginap yang tinggal di situ harus memberikan kontribusi sewa, ternyata guru pun dikenakan sewa, memang murah cuma Rp 100 ribu per hari,” jelasnya.
Namun menurutnya, jumlah tersebut tetap dianggap membebani para guru. Sehingga pihaknya membuat kebijakan mulai 1 Januari 2022 mendatang uang sewa itu bagi guru tidak berlaku. “Itu masyarakat umum rebutan dan itu akan kami kenakan kontribusi tapi khusus guru tidak dikenakan,” tegasnya.
Pada kegiatan itu dirinya juga berkesempatan mendengarkan keluhan para guru di Kecamatan setempat. Menanggapi keluhan tersebut, itu akan dijadikan bahan pihaknya dalam mengambil kebijakan kedepannya. “Keluhan yang dialami mereka itu akan kami pertimbangkan dan menjadi bahan kebijakan selanjutnya, agar kesejahteraan guru dan dunia pendidikan kita maju,” ungkapnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kotim Suparmadi mengatakan, kegiatan tersebut dalam rangka menjalin silaturahmi dengan satuan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan yang memerlukan kebersamaan. “Disisi lain, selain menyampaikan progam juga kami perlu mendengar keluhan yang dihadapi Satuan Pendidikan yang ada di lapangan,” ungkapnya.
Disebutkan keluhan yang banyak disampaikan oleh para guru rata-rata adalah kesejahteraan guru seperti honor serta sertifikat Kepala Sekolah. Namun ia menjelaskan bahwa untuk honor guru PAUD itu kebijakan dari yayasan, pasalnya hampir 99 persen PAUD yang ada di Kotim adalah swasta dan dikelola oleh yayasan.”Tapi, kami sudah memberikan insentif bagi guru honorer PAUD itu Rp 200 per bulan. Kalau untuk kebijakan honor kami tidak ikut campur itu kewenangan yayasan. Namun Pemda akan membantu semampu kami, karena kami juga harus membantu yang lainnya atau dibagi,” sebutnya.
Road show ini rencananya akan digelar, di sejumlah kecamatan lainnya dengan tujuan yang sama yaitu mengetahui keluhan para guru.
(dev/matakalteng.com)
Discussion about this post