PANGKALAN BUN – RSUD Sultan Imanuddin (RSSI) Pangkalan Bun menggelar Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 di Aula Sangga Banua Kantor Bupati Kotawaringin Barat, Selasa, 19 Mei 2026.
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Transformasi RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Berfokus pada Peningkatan Akses dan Mutu Layanan”.
Forum Konsultasi Publik ini menjadi wadah komunikasi antara rumah sakit, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.
Kegiatan tersebut dihadiri berbagai stakeholder, di antaranya unsur pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, media massa, asuransi swasta, organisasi/lembaga sosial kemasyarakatan, serta pengguna layanan kesehatan.
Direktur RSSI Pangkalan Bun, Fachruddin, menyampaikan bahwa transformasi pelayanan rumah sakit tidak hanya berfokus pada pengembangan fasilitas, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pola pelayanan yang lebih cepat, ramah, dan berkualitas.
“Forum Konsultasi Publik ini menjadi ruang penting bagi RSUD Sultan Imanuddin untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat dan pengguna layanan. Masukan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan, sehingga rumah sakit dapat terus memberikan pelayanan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada keselamatan serta kepuasan pasien,” harapnya.
Ia menambahkan, melalui forum ini, berbagai masukan, saran, dan harapan dari peserta dihimpun sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan pelayanan rumah sakit, khususnya terkait kemudahan akses layanan, kecepatan pelayanan, kenyamanan pasien, hingga peningkatan mutu layanan medis maupun nonmedis.
RSSI Pangkalan Bun juga menegaskan komitmennya untuk terus membangun sinergi bersama pemerintah daerah, mitra kerja, dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses, bermutu, dan berkelanjutan.
“Melalui Forum Konsultasi Publik 2026 ini, kami berharap terbangun sinergi yang kuat antara rumah sakit, pemerintah daerah, mitra kerja, dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses, bermutu, dan berkelanjutan,” tutupnya.
(lih/matakalteng)
Discussion about this post