KASONGAN – Pemerintah Kabupaten Katingan terus memperhatikan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa, dengan menggelontorkan anggaran desa.
Wakil Bupati Katingan Sunardi N.T Litang mengatakan dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) telah dilaksanakan sejak proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan oleh desa, pada dasarnya pembinaan dan pengawasan dilaksanakan secara terpadu dan bersama-sama dalam mengawal dana desabagar tepat sasaran.
“Untuk memudahkan proses pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, pada tahun anggaran 2022 Dinas PMD bekerjasama dengan Inspektorat Kabupaten Katingan telah mengimplementasikan aplikasi Siskeudes secara online. Sehingga seluruh basis data pengelolaan keuangan desa dapat diperoleh secara tepat, cepat dan efisien,” jelas Sunardi N.T Litang, saat membacakan pidato Bupati Katingan tentang jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi – fraksi DPRD terhadap pidato pengantar nota keuangan Raperda tentang Rancangan APBD tahun anggaran 2023, pada rapat Paripurna ke-10, Selasa 25 Oktober 2022.
Sedangkan untuk tahun 2023 juga telah dianggarkan kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan desa dan administrasi pemerintahan desa, serta peningkatan kapasitas BPD dengan sasaran 13 kecamatan dan 152 desa di Kabupaten Katingan. Hal ini menurut Sunardi sekaligus menjawab saran dan masukan yang disampaikan oleh fraksi Hanura Nasdem sebelumnya tentang pembinaan, pengawasan dan evaluasi penggunaan dana desa sejak penyusunan rencana usulan sampai pemanfaatannya oleh masyarakat.
Terkait dengan prioritas pembangunan daerah dalam meningkatkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan yang berkelanjutan serta tanggap terhadap perubahan iklim. “Kami sangat sepakat dan mengapresiasi pandangan fraksi PKB yang konsen atas isu-isu lingkungan yang ada di Kabupaten Katingan,” jelasnya.
(anr/matakalteng.com)
Discussion about this post