PALANGKA RAYA – Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR) resmi memproses pembukaan kampus baru di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat.
Kampus Muhammadiyah tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada Juli atau Agustus tahun ini sebagai bagian dari ekspansi pendidikan tinggi dan penguatan sumber daya manusia (SDM) Kalimantan Tengah.
Rektor UMPR, Assoc Prof Dr H Muhamad Yusuf, S.Sos, M.AP, mengatakan kampus baru itu akan langsung membuka sejumlah fakultas strategis, di antaranya Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, Kesehatan, Teknologi Informasi (IT), Teknik, Kedokteran Hewan, serta Peternakan.
“Kami sudah proses pendiriannya dan tahun ini ditargetkan berjalan. Nama universitasnya masih dalam tahap konsultasi dengan Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah,” ujarnya saat melakukan pertemuan dengan media di Kampus 1 UMPR, Senin 23 Februari 2026.
Dia menjelaskan, langkah ekspansi tersebut tidak terlepas dari dukungan kuat Pemerintah Provinsi dan para bupati di Kalteng. Dukungan itu memungkinkan UMPR membuka program studi dengan tingkat kesulitan tinggi yang selama ini terbatas, seperti Kedokteran Gigi, Psikologi, dan Hukum.
Saat ini UMPR memiliki 39 program studi dan akan bertambah menjadi 46 program studi dengan total 12 fakultas. Berdasarkan data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), UMPR tercatat sebagai perguruan tinggi swasta dengan program studi terbanyak dan menjadi kampus swasta terbesar kedua di Kalimantan Tengah dengan sekitar 11.500 mahasiswa dari jenjang Diploma III, S1, S2, hingga S3.
Di sisi lain, UMPR juga memperkuat implementasi program “satu rumah satu sarjana” yang digagas Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran. Saat ini sekitar 1.000 mahasiswa tengah diproses dalam program tersebut. Namun, menurut Yusuf, percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan tidak bisa hanya mengandalkan jalur sarjana yang membutuhkan waktu tiga hingga empat tahun.
Karena itu, atas arahan gubernur, UMPR menyiapkan skema diploma satu (D1) untuk lulusan SMA, SMK, dan MA agar dalam satu tahun sudah memiliki kualifikasi pendidikan tinggi. “Kami ditugaskan mengelola sekitar 2.000 sampai 3.000 warga Kalteng untuk berkuliah di diploma satu pertanian dan agroforestri,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, UMPR membuka Akademi Komunitas Muhammadiyah Palangka Raya dengan pola pembelajaran 40 persen teori dan 60 persen praktik. Sistemnya bersifat mobile, menyesuaikan domisili mahasiswa di kabupaten/kota, meski pada periode tertentu akan dikumpulkan di Palangka Raya.
Tim pengajar telah disiapkan dengan melibatkan dosen dan praktisi. Lulusan program ini diproyeksikan menjadi tenaga kerja siap pakai dengan kualifikasi setara lulusan pendidikan tinggi di luar daerah. “Selama ini sektor swasta beralasan tenaga dengan kualifikasi tertentu tidak tersedia di Kalteng, sehingga mereka mendatangkan dari luar. Harapannya ke depan perusahaan memprioritaskan tenaga lokal karena kualitasnya sudah setara,” tegasnya.
Fokus awal program vokasi tersebut berada pada sektor pertanian dan agroforestri, dan akan dikembangkan ke bidang peternakan serta perikanan. Yusuf menilai strategi ini selaras dengan misi gubernur yang menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi pembangunan daerah.
Meski demikian, ia mengakui tantangan terbesar program “satu rumah satu sarjana” justru terletak pada kesiapan mental masyarakat, terutama di desa dan pedalaman. Berdasarkan pengalaman 2024–2025, dari kuota lebih dari 1.000 orang, yang terserap sekitar 60 persen atau 600 mahasiswa.
“Sebagian besar masih perlu dimotivasi sejak awal. Banyak anak di daerah belum pernah membayangkan dirinya menjadi mahasiswa. Tapi di 2025 mulai terlihat perubahan, sudah ada yang mendaftar atas kesadaran sendiri. Kepercayaan diri mulai tumbuh,” pungkasnya.
Dengan ekspansi kampus baru dan penguatan vokasi, UMPR menargetkan tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga memastikan lulusan siap menghadapi persaingan dan kebutuhan riil dunia kerja di Kalimantan Tengah.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post