PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, LT. II Kantor Gubernur Kalteng, Rabu, 13 Maret 2024. Rakor dipimpin langsung Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mewakili Mendagri Tito Karnavian.
Tomsi Tohir mengatakan inflasi menjadi salah satu isu penting yang harus diatasi oleh pemerintah Indonesia. Pada rapat koordinasi awal bulan Ramadhan, Tomsi Tohir menegaskan bahwa seluruh pihak harus berusaha keras dalam mengatasi permasalahan-permasalahan harga dan distribusi bahan-bahan pokok penting. Menurut data yang disampaikan Tohir mengenai kondisi inflasi provinsi dan kabupaten/kota pada bulan Februari 2024, inflasi tertinggi terjadi di Papua Selatan, Gorontalo, Papua Tengah, Bengkulu, Papua Barat, Sulut, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, dan Lampung.
“Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, DKI Jakarta, Papua, Bangka Belitung, dan Papua Barat Daya,” sebutnya.
Tomsi Tohir menambahkan terlepas dari data inflasi tersebut, kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi kelompok yang berkontribusi paling besar dalam inflasi di bulan Februari 2024. Kelompok ini mengalami inflasi sebesar 1,00 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 0,29 persen. Namun, beberapa komoditas lain seperti bawang merah, tomat, dan cabai rawit justru memberikan andil deflasi.
“Komoditas beras menjadi penyumbang andil inflasi terbesar baik secara bulanan maupun tahunan,” ungkapnya.
Pudji Ismartini, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Badan Pusat Statistik, menyampaikan bahwa harga pangan bergejolak, terutama cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, dan daging ayam ras harus dipantau dengan baik untuk menghindari potensi inflasi.
Untuk mengatasi masalah inflasi dan tantangan distribusi bahan pokok di Indonesia, seluruh pemangku kepentingan harus terus berkoordinasi dan berusaha keras agar bisa menciptakan pasokan dan distribusi bahan pokok yang cukup dan stabil.
“Tidak hanya itu, dibutuhkan juga pengawasan yang ketat untuk mencegah adanya praktik monopoli dan pemanipulasi harga yang dapat merugikan konsumen,” ujar Pudji.
Meskipun beberapa komoditas mulai terkendali dengan masuknya masa panen di beberapa sentra produksi, tantangan dalam mengatasi inflasi dan distribusi bahan pokok tetap harus menjadi perhatian semua pihak.
“Dengan upaya bersama, diharapkan Indonesia bisa mengatasi permasalahan ini dan menciptakan perekonomian yang lebih stabil dan sejahtera bagi seluruh rakyat,” pungkasnya.
(vi/matakalteng)
Discussion about this post