PALANGKA RAYA – Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko mewakili Gubernur Kalimantan Tengah menghadiri kegiatan Capacity Building se-Kalimantan Tengah, bertempat di Swiss-Belhotel Danum, Kota Palangka Raya, pada Kamis, 23 Februari 2023.
“Mengawali tahun 2023, tekanan inflasi gabungan kota di Kalimantan Tengah mencatatkan inflasi yang rendah. Pada Januari 2023, inflasi gabungan di Kalimantan Tengah tercatat sebesar 0,13% (mtm) atau berada pada peringkat ke-6 terendah di Indonesia. Hal ini tentunya tidak lepas dari upaya kita bersama di TPID dalam mengendalikan inflasi yang secara konsisten terus kita lakukan sejak tahun 2022,” tutur Yuas Elko.
Yuas Elko menuturkan secara nasional, Pemerintah menargetkan inflasi pada tahun 2023 berada pada kisaran target 3%±1%, dengan inflasi komponen volatile food atau pangan bergejolak pada HBKN berada pada kisaran 3%-5%. Untuk itu, pada tahun 2023, Yuas Elko meminta kepada TPID provinsi dan kabupaten/ kota untuk sama-sama menggencarkan berbagai langkah dan upaya pengendalian sehingga diharapkan Kalteng dapat turut mencapai target tersebut pada akhir tahun 2023.
Pada kesempatan ini, Yuas Elko mengajak agar pada tahun 2023, terus melakukan upaya pengendalian melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), baik melalui kegiatan operasi pasar dan pasar penyeimbang secara berkala dan intensif, peningkatan pasokan pangan melalui peningkatan produktifitas secara internal, hingga pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan wilayah yang surplus perlu ditingkatkan dan diperluas.
Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, beberapa komoditas yang selalu mengalami defisit di Kalteng antara lain cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah. Komoditas tersebut secara histori juga selalu menjadi penyumbang inflasi jelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN), sehingga diperlukan penguatan pasokan dari luar daerah.
Selain berbagai langkah pengendalian inflasi yang telah di kita lakukan bersama, hal yang tidak boleh dilupakan adalah penyusunan laporan kinerja TPID secara tahunan yang wajib disampaikan kepada Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dalam hal ini kepada kementerian koordinator bidang perekonomian. Laporan kinerja TPID perlu disusun dan disampaikan sebagai pertanggung jawaban dan bukti atas berbagai kegiatan pengendalian yang telah dilakukan sepanjang tahun 2022.
“Saya meminta kepada masing-masing OPD terkait agar membantu penyusunan dan menyampaikan berbagai dokumentasi kegiatan pengendalian inflasi kepada Biro Ekonomi baik di provinsi maupun kabupaten/ kota, sehingga masing-masing sekretariat dapat menyusun laporan tersebut secara komprehensif. Saya berharap Bank Indonesia siap membantu Tim TPID berkenaan dengan informasi maupun asistensi terkait dengan penyusunan laporan dimaksud,” harapnya.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov. Kalteng Maghfur dalam sambutannya menyampaikan pada bulan Agustus 2022 sampai akhir bulan Desember 2022 lalu, seringnya kita mendengar berita tekanan inflasi khususnya di Kalteng dan umumnya di Indonesia begitu kuat, dimana Kalteng masuk dua besar inflasi tertinggi se-Indonesia.
Maghfur menjelaskan, posisi di Bulan Januari 2023, inflasi gabungan di Kalteng tercatat sebesar 0,13% (mtm). “Ini capaian yang sangat bagus untuk kita mulai di tahun 2023 ini sehingga harapannya ini akan membawa dampak pada capaian keseluruhan di tahun 2023 ini”, jelasnya.
Maghfur menekankan agar seluruh komponen yang ada di Kalteng dapat bergerak bersama, dapat bersinergi untuk mengendalikan inflasi khususnya inflasi pangan. Pada pertemuan tim inflasi pusat telah diambil keputusan untuk menjaga inflasi pada tahun 2023 berada pada kisaran target 3%±1%, menjaga inflasi komponen pangan dikisaran 3%-5% menjelang HBKN, memperkuat ketahanan pangan domestik dan ketersediaan data pangan.
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post