PALANGKA RAYA – Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah (Tengah) diminta untuk kembali menganggarkan dana kelurahan mulai tahun 2023 di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng Nuryakin melalui Staf Ahli Gubernur (SAG) bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (KSDM) Suhaemi dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Anggaran Dana Kelurahan se-Kalimantan Tengah, bertempat di Hotel Neo Palma, Kamis 15 September 2022.
Rakor yang digelar oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng melalui Biro Pemerintahan ini adalah dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan.
“Rakor ini dimaksudkan sebagai sarana fasilitasi, sinkronisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap alokasi anggaran bagi kelurahan melalui dana APBD kabupaten/kota tahun 2023 dan tahun berikutnya,” ujar Suhaemi.
Ia juga menambahkan bahwa besaran dana kelurahan yang dianggarkan pada tahun 2023 tersebut bertujuan untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018.
“Anggaran dana kelurahan kiranya dapat memberikan dampak positif dalam percepatan penanganan berbagai kendala dalam penyediaan layanan publik di wilayah perkotaan pada umumnya, dan kelurahan pada khususnya, sehingga pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat,” sebut Suhaemi.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, yaitu Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda selaku Sub Koordinator Wilayah III A Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Jifvy Magdalena Dina Paomey.
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post