KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat melaksanakan rapat koordinasi (rakor) tata kelola pemerintahan (good governance) optimalisasi pelaksanaan penggunaan dana desa dan penguatan peran TP-PKK dalam percepatan penurunan stunting tahun 2023.
“Rakor ini merupakan upaya untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dari tingkat daerah sampai ke tingkat desa, seperti pengentasan kemiskinan ekstrim, dan pencegahan serta penanganan kasus stunting,” kata Bupati Gumas Jaya S Monong, Kamis, 26 Januari 2023.
Terkait upaya penurunan stunting, diminta kepada TP-PKK sebagai kelompok potensial mitra pemerintah untuk menjadi fasilitator perencana dan penggerak pembangunan kesehatan, sehingga akan mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat.
“Saya mengajak TP-PKK dari tingkat kabupaten sampai ke desa untuk selalu berkoordinasi dengan satuan unit kerja terkait dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting,” tegasnya.
Dalam penggunaan dana desa, seluruh pemerintah desa diminta untuk selalu memperhatikan perencanaan prioritas yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga program nasional, provinsi, kabupaten sampai ke desa bisa berjalan berdampingan dan bersinergi.
“Kami mengingatkan pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan penggunaan dana desa, mulai perencanaan hingga pelaksanaan. Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Gumas Yulius menambahkan, rakor ini diikuti peserta dari unsur forum koordinasi pimpinan daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, badan permusyawaratan desa (BPD), dan TP-PKK.
“Nanti juga akan dilakukan penandatanganan MoU antara Kejaksaan Negeri bersama pemerintah desa, dalam rangka mendukung program Kejaksaan Agung, yakni Program Jaksa Jaga Desa tahun 2023,” pungkasnya.
(sid/matakalteng.com)
Discussion about this post