BUNTOK – Wakil Bupati Barito Selatan (Barsel), Khristianto Yudha, membuka Secara resmi kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang pentingnya Peraturan Daerah (Perda) Disabilitas Kabupaten Barito Selatan yang digelar di Hotel Lutfan, Buntok, Kalimantan Tengah, pada Selasa 20 Mei 2025.
Acara tersebut dihadiri Asisten II Setda Barsel dan sejumlah kepala dinas lingkup Pemkab Barsel serta berbagai pihak yang fokus terhadap isu penyandang disabilitas.
Wakil Bupati Barsel Khristianto Yudha menyampaikan, Pemerintah Daerah Barito Selatan Sangat mendukung dan mengapresiasi terkait penyusunan Perda tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) di wiIalayah kabupaten Barito Selatan.
“Karena forum ini bukan sekadar ruang diskusi, melainkan panggung partisipatif yang menjunjung tinggi Prinsip prinsip, dimana halini menjadi inti dari Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, serta dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,” ungkapnya.
Wakil Bupati juga menambahkan, Bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Selatan memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional dalam melindungi serta memenuhi hak-hak seluruh warganya, termasuk kelompok penyandang disabilitas.
“Penyandang disabilitas memiliki hak setara sebagai warga negara untuk hidup mandiri, memperoleh pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, serta akses terhadap keadilan dan pembangunan, serta memenuhi hak-hak seluruh warganya, termasuk kelompok penyandang disabilitas”, ujarnya.
Lebih lanjut Wakil Bupati menyampaikan Terima kasih untuk DPD PERTUNI Provinsi Kalimantan Tengah, Disability Rights Fund (DRF), dan Disability Rights Advocacy Fund (DRAF) atas kontribusinya dalam mendorong lahirnya Perda Disabilitas di Barito Selatan.
“Dan penyusunan dan penerbitan Perda Disabilitas bukan sekadar kewajiban formal, melainkan bentuk nyata keberpihakan kepada kelompok rentan, Saya berharap dari diskusi yang terbuka dan penuh semangat ini, akan lahir gagasan cerdas dan kebijakan yang mencerminkan suara serta kebutuhan nyata penyandang disabilitas”, pungkasnya.
(Taufik/Matakalteng)
Discussion about this post